Putusan PN Parigi
41/Pid.Sus/2024/PN Prg

Putusan PN Parigi Nomor 41/Pid.Sus/2024/PN Prg
Tanggal 20 Maret 2024 — Penuntut Umum:
1.I Gede Hery Yoga Sastrawan, S.H.
2.Ayu Puspita Sari,S.H
3.Deni Hartanto, S.H.
4.Muhamaad Fikri,S.H.,M.H.
Terdakwa:
SYAWARDI

MENGADILI:
1.Menyatakan Terdakwa Syawardi telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?sebagai Kepala Desa dengan sengaja melakukan tindakan yang merugikan salah satu peserta pemilu dam masa kampanye? sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;
2.Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3.Menetapkan pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari dengan putusan Hakim diberikan perintah lain atas alasan bahwa terdakwa sebelum waktu percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir telah bersalah melakukan sesuatu tindak pidana;
4.Menetapkan barang bukti berupa :
-1 (satu) buah Flash disck warna putih berisi file rekaman sambutan Syawardi di Kantor Desa Wanagading Kec. Bolano Lambunu;
-3 (tiga) lembar Surat undangan pemilihan kepala dusun 1, 3 dan 6;
-4 (empat) lembar Fotocopy Surat Keputusan Bupati Parigi Moutong nomor: 418.45/643/DPMD, tanggal 20 Juli 2022, tentang Pengesahan dan Pengangkatan Kepala Desa Kabupaten Parigi Moutong Masa Jabatan 2022-2028;
-2 (dua) lembar Surat Imbauan Panwascam Bolano Lambunu nomor: 088/PM.00.02/K.ST-08.05/11/2023, tanggal 23 November 2023;
-9 (Sembilan) lembar kantu nama Caleg DPR RI Dapil Sulawesi Tengah a.n. Drs. H. LONGKI DJANGGOLA, M.Si partai Gerindra nomor urut 1;
-12 (dua belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Provinsi Sulteng Dapil Kabupaten Parigi Moutong a.n. Hj. Zalzulmida A. Djanggola, SH. CN partai Gerindra nomor urut 1;
-13 (tiga belas) lembar kantu nama Caleg DPRD Kabupaten Parigi Moutong Dapil IV a.n. Zulfinardi, ST. partai Hanura nomor urut 2;
Dirampas untuk dimusnahkan;
5.Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);