Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID
10/Pdt.G.S/2024/PN Mkd

Putusan PN KABUPATEN MAGELANG DI MUNGKID Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN Mkd
Tanggal 14 Maret 2024 — Penggugat:
BRI Cabang Muntilan
Tergugat:
1.Suroso
2.Narviah

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan mempelajari gugatan sederhana Penggugat Nomor : 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd, secara seksama dari posita gugatan bahwa Tergugat telah melakukan wanprestasi/ ingkar janji karena tidak membayar kewajiban pokok dan bunga perjanjian kredit awalnya dibuat antara Penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II dengan bentuk perjanjian tertulis berupa Surat Pengakuan Hutang Nomor : 6793-01-15828-10-3 tanggal 10 September 2021, Surat Pernyataan Penyerahan Agunan 10 September 2021, dan Surat Kuasa Menjual Agunan.

Menimbang, bahwa Tergugat I dan Tergugat II mengakui menerima uang sebagai pinjaman/kredit Kupedes dari Penggugat sebesar pokok Rp. 119.000.000,- (seratus Sembilan belas juta rupiah), dengan Pokok pinjaman berikut bunganya harus dibayar lunas kembali oleh Tergugat sebesar Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) selama 1x9 ( satu kali sembilan) bulan sejak tanggal realisasi kredit, dimana untuk menjamin pinjamannya Tergugat I dan Tergugat II memberikan agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM No 37 atas nama Bero (31/05/1952) terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang dengan batas-batas sebagai berikut :

Utara : Slamet

Timur : Sutar

Selatan : Saluran

Barat : Nuryanto

Menimbang, bahwa sebagaimana diuraikan diatas didalam posita dan petitum gugatan sederhana Penggugat menurut Pengadilan bahwa antara para pihak memiliki hubungan hukum perjanjian hutang piutang dengan jaminan Sertifikat Hak Milik Nomor No 37 terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, atas nama BERO;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 17 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana yaitu Dalam Proses pemeriksaan gugatan sederhana tidak dapat diajukan tuntutan Provisi, Eksepsi, Rekonvensi, Intervensi, Replik, Duplik, atau Kesimpulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 2 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menentukan Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan apakah gugatan Penggugat dapat dikategorikan masuk dalam gugatan sederhana atau tidak;

Menimbang, bahwa meskipun dalam perkara Aquo yang menjadi dasar Gugatan adalah dugaan ingkar janji yang dilakukan Para Tergugat dengan nilai kerugian yang dialami Penggugat sejumlah Rp. 137.113.077,- (seratus tiga puluh tujuh juta seratus tiga belas ribu tujuh rupiah) namun demikian dalam perkara aquo yang dijadikan agunan atau jaminan adalah Sertifikat Hak Milik Nomor : 37 terletak di Desa Paten Kecamatan Dukun, Kabupaten Magelang, atas nama BERO oleh karena itu Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dalam perkara Aquo adalah menyangkut permasalahan mengenai sebidang tanah yang tercatat atas nama BERO sedangkan yang mengagunkan atau menjaminkan tanah tersebut yaitu Suroso dan Narviah sebagai Tergugat I dan Tergugat II maka didalamnya mengandung potensi sengketa hak atas tanah dan memerlukan pembuktian yang tidak sederhana karena harus dilakukan Pemeriksaan setempat sehingga dalam perkara ini dimungkinkan adanya intervensi dari pihak-pihak yang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas dengan tujuan untuk menghindari putusan yang sia-sia atau non executable (tidak dapat dieksekusi) maka Hakim berpendapat Gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat 3 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan atau menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang tata cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanadan Peraturan Perundang?undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 10/Pdt.G.S/2024/PN.Mkd dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp 630.000,00 (Enam ratus tiga puluh ribu rupiah);