Putusan PN WONOSARI
8/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Putusan PN WONOSARI Nomor 8/Pdt.G.S/2024/PN Wno
Tanggal 29 Februari 2024 — Penggugat:
PT. BPR KARANGWARU PRATAMA
Tergugat:
1.SUPRIYANTA
2.WALUYANTI
3.UDI WIYONO
4.MUKINEM

Menimbang,bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, berdasarkanPerjanjian Kredit Nomor : 0012000320 tertanggal 27 Februari 2023 antara Penggugat dengan Tergugat Idengan fasilitas kredit sebesar Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang, bahwa atas perjanjian hutang piutang tersebut, guna menjamin pelunasan hutang Tergugat, maka dilakukan jaminan kebendaan berupa SertipikatHak milik Nomor: 01531/Giripurwoatas 1 (Satu Bidang sebagaimana diuraikan dalam Surat Ukur Tanggal: 01/10/2012, Nomor : 01537/Giripurwo/2012, Seluas 755(tujuh ratus lima puluh lima) meter persegi atas namaTergugat IV;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita dalam gugatan Tergugat I tidak melaskanakan kewajibannya sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian antara Penggugat dengan Para Tergugat, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa dalam gugatan Penggugat disebutkan mengenai bukti-bukti yang menjadi dasar gugatan salah satunya adalah berupaSertipikat Hak Tanggungan No. 01293/2023 dan APHT No. 30/2023;

Menimbang, bahwa selajutnya pada petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat menyebutkan ?Apabila Tergugat tidak melaksanakan putusan ini, PT.BPR Karangwaru Pratama selaku Penggugat berhak untuk melakukan lelang Hak Tanggungan dengan Perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan Lelang Tersebut digunakan sebagai pelunasan pembayaran Pinjaman/ Kredit Tergugat kepada Penggugat, kemudian bila terdapat sisa hasil lelang akan dikembalikan kepada Tergugat?;

Menimbang, bahwa atas uraian tersebut patut disangka bahwaSertipikat Hak Tanggungan No. 01293/2023 dan APHT No. 30/2023 melekat pada objekSertipikatHak milik Nomor: 01531/Giripurwo yang dijadikan jaminan dalam perjanjian utang-piutang antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah suatu sengketa keperdataan yang diharapkan dapat diputuskan guna mengakhiri sengketa yang ada bagi para pihak, dalam perkara in casu kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya serta terjamin pelunasan hutangnya dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Nomor 01425/2016, maka merujuk padaUndang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan TanahdalamPasal 14ayat(3)dengan redaksi?Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai penggantigrosse acte Hypotheeksepanjang mengenai hak atas tanah?.Maka dengan demikian persoalan hukum yang terjadi apabila Tergugat melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah ada, dengan adanyaSertipikat Hak Tanggungan No. 01293/2023 dan APHT No. 30/2023yangmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilandengan sendirinya persoalan sengketa yang ada dari kedua belah pihak sudah sangat jelas telah terakomodir penyelesaiannya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu sangatlah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim apabila perkara aquo dilanjutkan pemeriksaan dan melahirkan suatu putusan hukum yang baru oleh Pengadilan akan sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara Sertipikat Hak Tanggungan yangmempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilandan terhadap Putusan oleh Pengadilan dari suatu gugatan, maka oleh sebab itu dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Tanggungan yang telah ada, namun diajukan pula gugatan aquo ke Pengadilan, Penggugat dipandang tidak menghormati kaedah-kaedah hukum jaminan kebendaan, dan hal tersebut sangat mengganggu akan suatu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam petitum ke-4 (empat) gugatan Penggugat sebagaimana terurai di atas, terdapat pihak lain yang turut dicantumkan dan patut disangka menjadi bagian dalam gugatan yang diajukan penggugat, yakni Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL);

Menimbang, bahwa menurut pendapat Hakim dengan adanya pihak lain untuk melakukan lelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) memperluas dan melibatkan pihak lain untuk tunduk dan patuh terhdap putusan ini sehingga dapat menimbulkan proses yang rumit dalam kata lain tidak lagi sederhana, sementara dalamPeraturan Mahkamah Agung No.2Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maupun dalamPeraturan Mahkamah Agung No.4Tahun 2019tentangPerubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana Pasal 1 ayat (1) pada pokoknya mensyaratkan bahwa gugatan sederhana diselesaikan dengan tara cara dan pembuktian yang sederhana. Kemudian dalam Pasal 11 ayat (2) juga ditegaskan kembali bahwa dalam pemeriksaan pendahuluan Hakim menilai sederhana atau tidak pembutiannya;

Menimbang, berdasarkan pertimbangan di atas, Hakim berpendapat bahwa oleh karena gugatan penggugat yang mengandung Hak Tanggungan yang melekat dalam objek jaminan pada perjanjian kredit antara Penggugat dengan Para Tergugat akan menimbulkan adanya ketidakpastian hukum dan pertentangan antara putusan pengadilan dengan hak tanggungan yang sama-sama memiliki kekuatan eksekutorial, selain ituoleh karena dalam gugatan Penggugat juga melibatkan pihak lain diluar para pihak yang mengakibatkan gugatan a quo tidak lagi sederhana, maka sebagaimanaPeraturan Mahkamah Agung No.2Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maupun dalamPeraturan Mahkamah Agung No.4Tahun 2019tentangPerubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanajuga demi tertib hukum dan kepastian hukum dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugattidak termasuk dalam gugatan sederhana

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 8/Pdt.G.S/2024/PN Wno dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.