Putusan PN RANTAU
12/Pdt.G/2023/PN Rta

Putusan PN RANTAU Nomor 12/Pdt.G/2023/PN Rta
Tanggal 26 Maret 2024 —Penggugat:
PT Bhumi Rantau Energi
Tergugat:
1.Drs. H. Syamsi
2.Erni Ekawati
Turut Tergugat:
Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Tapin

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

2. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum semua alat bukti yang diajukan oleh Penggugat;

3. Menyatakan tanah objek sengketa sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 434 Desa Bitahan Baru dengan Gambar Situasi Nomor : 323/1985 atas nama Drs. H. Syamsi dengan luas 8.979 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang terletak di Desa Bitahan Baru Kecamatan Lokpaikat Kabupaten Tapin Provinsi Kalimantan Selatan dengan batas-batas tanah yaitu:

• Sebelah utara berbatasan dengan Siti Salmah;
• Sebelah selatan berbatasan dengan Utuh Syahri/ M. Aini;
• Sebelah barat berbatasan dengan Jalan Raya ke Miawa;
• Sebelah timur berbatasan dengan Guntung/ Rahmadi;

adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan Penggugat berhak melakukan peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 434 Desa Bitahan Baru dengan Gambar Situasi Nomor : 323/1985 seluas 8.979 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang semula atas nama Drs. H. Syamsi dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

5. Memerintahkan Turut Tergugat untuk mencatat peralihan hak (balik nama) atas Sertifikat Hak Milik Nomor 434 Desa Bitahan Baru dengan Gambar Situasi Nomor : 323/1985 seluas 8.979 (delapan ribu sembilan ratus tujuh puluh sembilan) meter persegi yang semula atas nama Drs. H. Syamsi dibalik nama menjadi atas nama Penggugat dengan hak atas tanah sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria (UUPA);

6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Turut Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

7. Menghukum Pengugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp1.726.500,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah);