Putusan PN LABUHA
2/Pdt.G.S/2024/PN Lbh

Putusan PN LABUHA Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Lbh
Tanggal 6 Maret 2024 — Penggugat:
YANSIR
Tergugat:
1.HI. SAMIUN ANDIKA
2.HI. BADI ISMAIL

Hakim Pengadilan Negeri tersebut;

• Setelah membaca penetapan Ketua Pengadilan Negeri Labuha Nomor 2/Pdt.G.S/2024/PN Lbh tentang penunjukan Hakim yang mengadili perkara tersebut;
• Setelah memperhatikan keseluruhan berkas termasuk surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Menimbang, berdasarkan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur bahwa;

?Apabila dalam pemeriksaan, hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada penggugat?;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, yang mana dalam perkara tersebut pada pokoknya adalah sengketa mengenai perselisihan yang dikarenakan tidak dipenuhinya gaji antara Penggugat selaku sekretaris dan Tergugat I selaku direktur yang berwenang menjalankan BUMDes dan Tergugat II selaku Komisaris yang berwenang mengawasi BUMDes;

Menimbang, bahwa pada pokoknya materi dari gugatan sederhana a quo adalah mengenai perselisihan yang timbul karena tidak dipenuhinya hak antara pekerja dengan pengusaha, di mana hal tersebut diatur di dalam Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial pada pasal 2 yang berbunyi:

?Jenis Perselisihan Hubungan Industrial meliputi: a. perselisihan hak; b. perselisihan kepentingan; c. perselisihan pemutusan hubungan kerja; dan d. perselisihan antar serikat pekerja/serikat buruh hanya dalam satu Perusahaan?

sehingga berdasarkan ketentuan dalam pasal di atas maka dapat dikualifisir apabila gugatan a quo merupakan perselisihan hubungan industrial;

Menimbang, bahwa merujuk pada Pasal 81 Undang-undang nomor 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial berbunyi:

?Gugatan perselisihan hubungan industrial diajukan kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri yang daerah hukumnya meliputi tempat pekerja/buruh bekerja?

Oleh karenanya secara kompetensi absolut, hakim tidak berwenang mengadili perkara a quo dikarenakan bukanlah merupakan kewenangan Pengadilan Negeri Labuha melainkan Pengadilan Hubungan Industrial;

Menimbang, bahwa lebih lanjut berdasarkan ketentuan dalam Pasal 3 Ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia (PERMA) Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbunyi sebagai berikut:

?Tidak termasuk dalam gugatan sederhana adalah: a. perkara yang penyelesaian sengketanya dilakukan melalui pengadilan khusus sebagaimana diatur di dalam peraturan perundang-undangan; atau b. sengketa hak atas tanah?;

Menimbang, berdasarkan uraian pertimbangan di atas, oleh karena itu, Hakim dalam pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan berpendapat gugatan dalam perkaraa quobukan termasuk ranah gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat dan Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN :

1. Menyatakan Gugatan Penggugat bukan Gugatan Sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara nomor: 2/Pdt.G.S/2024/PN Lbh dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Rincian Biaya Perkara: