Putusan PN GORONTALO
68/Pid.Sus/2024/PN Gto

Putusan PN GORONTALO Nomor 68/Pid.Sus/2024/PN Gto
Tanggal 26 Maret 2024 —Penuntut Umum:
4.Ricardo, S.H.
8.Asyani Muslim, S.H., M.H.
9.SUMARNI LARAPE, S.H
10.Kurnia Dewi Makatitta, S.H., M.H.
11.Aminullah M Mentemas, S.H.
Terdakwa:
HENDRIK MASUNGE ALIAS HENDRIK

1. Menyatakan Terdakwa Hendrik Masunge alias Hendrik terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Perusakan Alat Peraga Kampanye? sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 521 Jo Pasal 280 Ayat (1) huruf g UU RI No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menghukum Terdakwa Hendrik Masunge alias Hendrik dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan penjara dan denda sebesar Rp500.000,-(lima ratus ribu rupiah) subsidair 1(satu) bulan kurungan;
3. Menetapkan bahwa pidana penjara yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak perlu dijalani kecuali ada putusan Hakim yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebelum habis masa percobaan selama 2 (dua) bulan;
4. Menetapkan barang bukti berupa;

• 1 (satu) buah palu, dengan panjang gagang 23 cm serta gagang terbuat dari plastic berwarna hitam kombinasi merah muda serta kepala palu tersebut dari besi; dirampas untuk dimusnahkan
• 1 (satu) lembar alat peraga kampanye (baliho) yang terdapat logo partai Nasdem dan Nomor urut partai (5), Foto dari dari Rahmat Gobel sebagai calon legislatif DPR RI dapil Provinsi Gorontalo, foto dari Sherly Djou dan Nomor urut (1) yang bertuliskan nama Sherly Djou calon anggota DPRD Kota Gorontalo daerah pemilihan Kota Timur, Kota Utara serta terdapat gambar contoh surat suara dengan ukuran 2X1,5 Meter yang terpasang pada kedua kaki tiang yang terbuat dari kayu dalam keadaan tersambung dengan ukuran 4 meter 15 centi meter (potongan kayu/tiang kanan tidak beraturan ukuran 3 mter 30 centi meter dan kayu/tiang kiri yang tidak beraturan dengan ukuran 3 meter 15 centi meter); dikembalikan kepada saksi Sherly Djou

1. Menghukum Terdakwa Hendrik Masunge alias Hendrik membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).