Putusan PN PALANGKARAYA
13/Pid.B/LH/2024/PN Plk

Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 13/Pid.B/LH/2024/PN Plk
Tanggal 2 April 2024 — Penuntut Umum:
1.SITI MUTOSI'AH, S.H.
2.JUMAIYATI, SH.
3.SUTRISNO TABEAS, SH.,MH
4.NUR SOLIKHIN, S.Ag, S.H., M.H.
5.TEDIEGARIA, S.H.
Terdakwa:
ALDI SAPUTRA bin RASIMAN

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Aldi Saputra bin Rasiman telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?dengan sengaja mengangkut, hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan?;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;
• 1 (satu) buah kunci merk Mitsubishi warna hitam;
• Kayu gergajian/olahan kelompok meranti jenis benuas sebanyak 61 (enam puluh satu) keping = 9,7860 m3(sembilan koma tujuh delapan enam nol) yang diangkut menggunakan 1 (satu) Unit Dump Truck merk Mitsubishi warna kuning dengan Nopol DA 8279 ZF dengan nomor rangka: MHMFE74P5CK075976 dan nomor mesin: 4D34TH64938;

• 1 (satu) Buah STNKB dengan Nomor 01001977 tanggal 20 Desember 2017 atas nama MISRAN;
• 1 (satu) Unit Handphone merk VIVO V21 5G warna biru dongker dengan Imei 862084059629270.

Dirampas untuk negara

• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu KO.A 0920321 tanggal 01 November 2023;
• 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan (DKO) Nomor: 220/DKO/CV.BRI/XI/2023 tanggal 01 November 2023;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);