Putusan PN WONOSARI
13/Pdt.G.S/2024/PN Wno

Putusan PN WONOSARI Nomor 13/Pdt.G.S/2024/PN Wno
Tanggal 28 Maret 2024 — Penggugat:
PT BPR Bhumikarya Pala
Tergugat:
1.Parsilah
2.Satiyo

Menimbang, bahwa yang menjadi inti dari gugatan Penggugat adalah adanya perbuatan wanprestasi yang telah dilakukan oleh Para Tergugat, berdasarkan perjanjian surat utang piutang Nomor 00005879/021102901, tanggal 18 April 2023 dengan fasilitas kredit sejumlah Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah);

Menimbang, bahwa untuk menjamin pelunasan hutang Tergugat menjaminkan tanah yang diatasnya berdidi rumah kayu dengan nomor SHM 00607 atas nama PARSILAH, dari alat bukti Sertipikat Hak Milik Nomor 00607, ditemukan suatu keadaan bahwa atas sertipikat tersebut telah dilekati Hak Tanggungan Nomor 01599/2023, tanggal 25 Mei 2023 dengan Peringkat Pertama yang dipegang oleh Penggugat, dan Hak Tanggungan tersebut dipandang masih melekat, karena tidak ditemukan suatu pencoretan Hak Tanggungan yang dilakukan melalui Roya, sehingga Penggugat dipandang masih memilki hak sebagai pemegang Hak Tanggungan atas obyek Sertipikat Hak Milik Nomor 00607;

Menimbang, bahwa sebagaimana waktu yang telah ditentukan dalam perjanjian Para Tergugat telah lalai melakukan kewajiban hukumnya dalam melakukan pelunasan hutangnya tersebut, sehingga Penggugat mengajukan gugatan aquo;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya setiap gugatan perdata yang diajukan ke Pengadilan adalah suatu sengketa keperdataan yang diharapkan dapat diputuskan guna mengakhiri sengketa yang ada bagi para pihak, dalam perkara in casu kedua belah pihak telah mengikatkan diri dalam suatu perjanjian dengan segala akibat hukumnya serta terjamin pelunasan hutangnya dengan adanya Hak Tanggungan yang diberikan kepada Penggugat berdasarkan Hak Tanggungan Nomor 01599/2023, tanggal 25 Mei 2023, dengan adanya pendaftaran Hak Tanggungan tersebut pada Kantor Pertanahan Nasional, maka secara hukum akan diterbitkanlah suatu Sertipikat Hak Tanggungan, walupun dalam bukti awal yang diajukan oleh Penggugat tidak mencantumkan adanya Sertipikat Hak Tanggungan, maka dengan cukup merujuk bahwa Sertipikat Hak Milik Nomor 00607 yang telah dilakukan pendaftaran Hak Tanggugan kepada Badan Pertanahan Nasional, tentunya syarat untuk pemberian Hak Tanggungan kepada Penggugat sudah secara sah dilakukan menurut hukum kepada Penggugat maka dalam hal inilah Pengadilan menyakini bahwa suatu Sertipikat Hak Tanggungan telah diterbitkan. Jika merujuk pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah dalam Pasal 14 ayat (3) dengan redaksi ?Sertipikat Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan berlaku sebagai pengganti grosse acte Hypotheek sepanjang mengenai hak atas tanah?. Maka dengan demikian persoalan hukum yang terjadi apabila Para Tergugat melakukan cidera janji atas perjanjian yang telah ada, dengan adanya Hak Tanggungan Nomor 01599/2023 beserta sertipikat hak tanggungan itu sendiri, yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dengan sendirinya persoalan sengketa yang ada dari kedua belah pihak sudah sangat jelas telah terakomodir penyelesaiannya tanpa harus mengajukan gugatan ke Pengadilan, untuk itu sangatlah berlebihan apabila Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan atas sengketa yang timbul antara Penggugat dengan Para Tergugat;

Menimbang, bahwa apabila perkara aquo dilanjutkan pemeriksaan dan melahirkan suatu putusan hukum yang baru oleh Pengadilan akan sangat berpotensi menimbulkan pertentangan antara Sertipikat Hak Tanggungan yang mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama dengan putusan pengadilan dan terhadap Putusan oleh Pengadilan dari suatu gugatan, maka oleh sebab itu dengan adanya Sertipikat Hak Tanggungan Tanggungan yang telah ada, namun diajukan pula gugatan aquo ke Pengadilan, Penggugat dipandang tidak menghormati kaedah-kaedah hukum jaminan kebendaan, dan hal tersebut sangat mengganggu akan suatu asas kepastian hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam hal ini perihal sebagaimana yang telah diuraikan diatas tidak diatur dan diakomodir dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana, maupun dalam Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, atas pemeriksaan pendahuluan sebagai bentuk menentukan sederhana atau tidaknya suatu gugatan, maka demi tertib hukum dan kepastian hukum dalam pemeriksaan pendahuluan ini, Hakim berpandangan bahwa gugatan yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara 13/Pdt.G.S/2024/PN Wno dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;