Putusan PN SERANG
62/Pid.B/2024/PN SRG

Putusan PN SERANG Nomor 62/Pid.B/2024/PN SRG
Tanggal 28 Maret 2024 — Penuntut Umum:
PUJIYATI, SH
Terdakwa:
1.JOSHRIUS Anak dari Alm. M. SITINJAK
2.MEI SARTIKA SITORUS anak dari Alm. SAMPUARA SITORUS

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I Joshrius Sitinjak Anak dari M. Sitinjak dan Terdakwa II Mei Sartika Sitorus Anak dari Sampuara Sitorus tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Turut Serta Melakukan Penipuan? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I Joshrius Sitinjak Anak dari M. Sitinjak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan dan Terdakwa II Mei Sartika Sitorus Anak dari Sampuara Sitorus dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani ParaTerdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

1. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Sertifikat Tanda Bukti Hak Kantor Pertanahan Kabuaten Pandeglang Nomor 28.02.12.08.3.00002 dengan pemegang Hak PT. Suryamulya Gemalanggeng ;
2. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0018291.AH.01.02 Tahun 2021 tentang Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamulya Gemalanggeng ;
3. 1 (satu) lembar Surat dari bank BTN No. 73/S/CBC.BTR-JY/DESK-CLG/IV/2021 kepada PT. Suryamulya Gemalanggeng ;
4. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Notaris Decky Erisandi, SH. M.Kn, Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2005 Nomor : C-132.HT.03-TH.2005, tentang Salinan/gross Akta : Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luas Biasa PT. Suryamulya Gemalanggeng No. 291 tanggal 21 Desember 2017;
5. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Notaris Decky Erisandi, SH. M.Kn Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi manusia Republik Indonesia tanggal 15 Juli 2005 Nomor : C-132.HT.03-TH.2005, tentang Salinan/gross Akta : Berita Acara Rapat Umum pemegang Saham Luas Biasa PT. Suryamulya Gemalanggeng No. 293 tanggal 22 Desember 2017;
6. 1 (satu) lembar kwitansi pengganti No. 01323 telah di terima dari Erna yag sejumlahRp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) untuk pembelian Saham PT. Suryamulya Gemalanggeng sebnyak 3.000 (tiga ribu) lembar saham bulan November 2017.
7. 1 (satu) lembar foto copy Surat Pernyataan kwitansi hiang pada tanggal 30 maret 2023 atas ama Martua Mungkur yang menyatakan bahwa benar telah hiang kwitansi pembayaran jual beli saham PT. Sutyamulya Gemalanggeng sebanyak 300 (tiga ribu) lembar saham senilai Rp. 7.000.000.000,- (tujuh milyar rupiah) yang di tandatangani oleh Erna sekitar bulan Novmber 2017.
8. 1 (satu) bundel foto copy dokumen keputusan para pemegang saham pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Suryamulya Gemalanggeng yang Anggaran Dasarnya di tandatangani para pemegang saham PT. Suryamulya Gemalanggeng yang Anggaran Dasarnya telah diubah seluruhnya yang di buat dan di hadapan Nelson Eddy Tampubolon, SH yang memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republk Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-04172.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 19 Januari 2019, yang telah beberapa kali di ubah dan perubahan terahir sebagaimana ternyata dari Akta 09 tanggal 24 Maret 2021 yang di buat Decky Erisandi, SH. M.Kn Notris di Kabupaten Pandeglang yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Repbublik Indonesia Nomor : AHU-0018291.AH.01.02 tahun 2021 tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamulya Gemalanggeng, di tetapkan di Jakarta tanggal 24 Maret 2021, dengan para pemegang saham yaitu Tuan Martua Mungkur dan Nona Kristierik Pakpahan yang di tandatangani per tanggal 16 Juni 2021.
9. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan para Pemagang Saham Penggaanti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Suryamulya Gemalanggeng, yang di tandatangani oleh para Pemegang Saham PT. Suryamuya Gemalanggeng yang Anggaran Dasarnya telaah diubah seluruhnya yang di buat dan di hadapkan Nelson Eddy Tumpubolon, SH yang memperoleh persetujuann Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdassarkan Surat Keputusan Nomor : AHU-04172.AH,01.02 tahun 2009 tanggal 19 Janauari 2019, yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terahir sebagaimana ternyata dari Akta (Kosong) tanggal (kosong) yang di buat Aisyah Ratu Juliana Seregar, SH. M.Kn Notaris di Sukabumi, yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor (kosong) tentang persetujuan perubahan Anggaran Dasar Perseroan Terbatas PT. Suryamulya Gemalanggeng, di tetapkan di Jakarta tanggal (kosong) dengan para Pemegang Sahamya yaitu Nyonya Mei Sartika Sitorus dan Nona Kristerik Pakpahan, yang di tanda tangani per tanggal 02 Juli 2021.
10. 1 (satu) bundel foto copy dokumen Keputusan para Pemagang Saham Pengganti Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Suryamuya Gemalanaggeng, yang di tandatangani para Pemegang Saham PT. Suryamulya Gemalanggeng, yang anggaran dasarnya telah di ubah seluruhnya yang di buat dan di tandatangani oleh Nelson Eddy Tumpubolon, SH yang memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia berdasarkan Surat Keputusan Nomor : AHU.04172.AH.01.02 tahun 2009 tanggal 19 Januari 2019 yang telah beberapa kali diubah dan perubahan terahir sebagaimana ternyata dari Akta No. 09 tanggal 05 Juli 2021 yang di buat oleh Aisyah Ratu Juiana Siregar, SH. M.Kn Notaris di Sukabumi yang telah memperoleh Keputusan Menteri Hukum dan hak Asaasi Manausia Republik Indonesia Nomor : AHU-AH.01.03-0419223 tanggal 05 Juli 2021 dengan para Pemegang Saham yaitu Nyonya Mei Sartika Sitorus dan Nona Marta Dina Pane yang di tandatangani per tanggal 29 Oktober 2021.
11. 1 (satu) bundel foto copy dokumen perjanjian jual beli Saham PT. Suryamulya gemalanggeng, dibuat pada hari Jum?at tanggal 02 Juli 2021 antara Mona Kristerik Pakpahan dengan Nona marta Dina Pane.

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

1. Membebankan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp. 5. 000,- (lima ribu rupiah);