Putusan PN KUTACANE
145/Pid.Sus/2023/PN Ktn

Putusan PN KUTACANE Nomor 145/Pid.Sus/2023/PN Ktn
Tanggal 15 Februari 2024 —Penuntut Umum:
1.TEGAR DJATI KUSUMA
2.WAHYU HUSNI
Terdakwa:
M. KAYAMUDDIN SELIAN ALIAS UDIN BIN ALM. ABU KASIM

1. Menyatakan Terdakwa M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm Abu Kasim tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan, untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara, dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram? sebagaimana dalam dakwaan primair;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa M. Kayamuddin Selian Alias Udin Bin Alm Abu Kasim telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa hak memiliki Narkotika Golongan I dalam bentuk bukan tanaman yang beratnya melebihi 5 (lima) gram? sebagaimana dakwaan subsidiair;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
5. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:

• 1 (satu) bungkus narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat brutto 5,01 (lima koma nol satu) gram;
• 4 (empat) bungkus plastik bekas pembungkus sabu warna putih bening;
• 1 (satu) buah topi kupluk warna coklat.

Dirampas untuk dimusnahkan;

• Narkotika jenis ganja yang dibungkus dengan plastik warna putih bening dengan berat netto 1,33 (satu koma tiga puluh tiga) gram;
• 1 (satu) unit sepeda motor merk kawasaki ninja ss warna merah tanpa plat nomor polisi,nomor rangka dan nomor mesin telah rusak/tidak terbaca;

Dirampas untuk Negara;

8. Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);