Putusan PN BATAM
4/Pid.Pra/2024/PN Btm

Putusan PN BATAM Nomor 4/Pid.Pra/2024/PN Btm
Tanggal 5 April 2024 — Pemohon:
PT DWIMITRA MANDIRI PRIMA
Termohon:
KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. DIREKTORAT JENDERAL PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN Cq. BALAI PENGAMANAN DAN PENEGAKAN HUKUM LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN WILAYAH SUMATERA

MENGADILI:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penetapan Tersangka terhadap Pemohon: PT Dwimitra Mandiri Prima yang ditetapkan oleh Termohon melalui Surat Nomor: SK.02/BPPHLHK.I/GKM.3.0/PPNS/10/2023 tanggal: 27 Oktober 2023 Tentang Penentuan Tersangka berikut segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan tidak sah atau batal demi hukum penyidikan yang dilakukan Termohon terhadap Pemohon: PT Dwimitra Mandiri Prima berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03 /BPPHLHK1 /GKM.3.0 /PPNS/9/2023 tanggal 4 September 2023 berikut segala akibat hukumnya, yaitu;
   1. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP.07/BPPHLHK1/GKM.3.0 /PPNS/9/2023 tanggal 29-09-2023 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon;
   2. Surat Tanda Penerimaan Nomor: STP.09 /BPPHLHK1 /GKM.3.0 /PPNS/11/2023 tanggal 07-11-2023 yang dibuat oleh PEMOHON dan Termohon;
   3. Surat Tanda Penerimaan Titip Rawat Barang Bukti tanggal 7-11-2023 yang dibuat oleh Pemohon dan Termohon; dan
   4. Berita Acara Pengambilan Sampel Untuk Dilakukan Uji Secara Laboratorius tanggal 10 Oktober 2023 yang dibuat oleh TERMOHON.
4. Memerintahkan Termohon untuk menghentikan penyidikan terhadap Pemohon: PT Dwimitra Mandiri Prima berdasarkan Surat Perintah Penyidikan Nomor:SP.Sidik.03 /BPPHLHK1 /GKM.3.0 /PPNS/9/2023 tanggal 4 September 2023 dan menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan (SP3) terhadap Pemohon: PT Dwimitra Mandiri Prima;
5. Menyatakan tidak sah segala penetapan oleh Termohon terhadap Pemohon: PT Dwimitra Mandiri Prima berikut segala akibat hukumnya;
6. Memulihkan hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya
7. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara sejumlah NIHIL;