Putusan PN ROTE NDAO
1/Pdt.G.S/2024/PN Rno

Putusan PN ROTE NDAO Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rno
Tanggal 16 April 2024 —Penggugat:
Naomi Langga
Tergugat:
OLAFBERT ARIANS MANAFE

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, memberikan kewajiban hakim pemeriksa perkara gugatan sederhana untuk melakukan pemeriksaan pendahuluan dengan menilai apakah materi gugatan yang diajukan tersebut memiliki pembuktian yang sederhana atau tidak;
Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rno pada pokoknya mengenai ingkar janji atau wanprestasi dalam perjanjian hutang piutang, halmana Penggugat mendalilkan bahwa telah meminjamkan uang sejumlah Rp225.000.000,00 (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) melalui Yori S. Fanggidae kepada Tergugat pada tahun 2020. Setelah Hakim mempelajari lebih lanjut terkait surat gugatan dan bukti mula yang diajukan oleh Penggugat berupa Surat Pernyataan tertanggal 22 - bulan tidak diketahui - tahun 2020, maka dipertimbangkan sebagai berikut;
Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1336 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, ?Persetujuan hanya berlaku antara pihak-pihak yang membuatnya?. Setelah Hakim mempelajari dan meneliti lebih dalam terkait perkara a quo, sebagaimana tertera dalam bukti permulaan adanya hutang piutang adalah antara Yori S. Fanggidae dengan Olafbert Arians Manafe (Tergugat). Hakim mendapati bahwa nama yang tertera dalam Surat Pernyataan sebagai pihak yang berpiutang berbeda dengan yang mengajukan gugatan sebagai Penggugat, yakni bernama Naomi Langga. Halmana nama Naomi Langga tidak tertera sama sekali di Surat Pernyataan yang diajukan sebagai bukti permulaan. Adanya pihak ketiga yang diduga memiliki keterkaitan dalam hal hutang piutang ini menurut hemat Hakim perlu dibuktikan lebih lanjut dikarenakan Penggugat hanya mengajukan bukti permulaan berupa Surat Pernyataan yang bahkan tidak memuat nama Penggugat, sehingga legal standing Penggugat dalam mengajukan gugatan menjadi dipertanyakan karena Penggugat juga tidak mengajukan bukti permulaan yang dapat menjelaskan legal standing-nya dalam perkara ini;
Menimbang, bahwa dengan demikian, Hakim berpendapat gugatan a quo memerlukan pembuktian yang tidak sederhana sehingga sebagaimana Pasal 11 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka perkara ini tidak tepat dan tidak termasuk dalam lingkup pemeriksaan gugatan sederhana;
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;
Menimbang, bahwa dengan dikeluarkannya Penetapan, maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mencoret dalam Register Perkara Perdata terhadap Perkara Perdata Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rno, yang telah didaftar tersebut;
Menimbang, bahwa sesuai Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karena perkara dicoret dari register Perdata maka Hakim memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Rote Ndao untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat setelah dipotong apabila ada biaya-biaya yang dikeluarkan oleh Pengadilan untuk kepentingan perkara ini yang rinciannya termuat dalam penetapan ini;
Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:
1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Rno dalam register perkara;
3. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp250.000,00 (dua ratus lima puluh ribu rupiah); dan
4. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.