Putusan PT JAYAPURA
23/PID.SUS/2024/PT JAP

Putusan PT JAYAPURA Nomor 23/PID.SUS/2024/PT JAP
Tanggal 22 April 2024 — Pembanding/Penuntut Umum : EKO NURYANTO, S.H., M.H.
Terbanding/Terdakwa : FIRMANSYAH

M E N G A D I L I

MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI JAKSA PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI MERAUKE TERSEBUT;
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MERAUKE NOMOR 34/PID.SUS/2024/ PN MRK TANGGAL 28 MARET 2024 YANG DIMINTAKAN BANDING TERSEBUT,

MENGADILI SENDIRI:

MENYATAKAN TERDAKWA FIRMANSYAH TERSEBUT DI ATAS TELAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA PEMILIHAN UMUM;
MENJATUHKAN PIDANA TERHADAP TERDAKWA OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN DAN DENDA SEJUMLAH RP10.000.000,00 (SEPULUH JUTA RUPIAH) DENGAN KETENTUAN APABILA DENDA TERSEBUT TIDAK DIBAYAR DIGANTI DENGAN PIDANA KURUNGAN SELAMA 2 (DUA) BULAN;
MENETAPKAN KEDUA JENIS PIDANA TERSEBUT TIDAK PERLU DIJALANI KECUALI JIKA DIKEMUDIAN HARI ADA PUTUSAN HAKIM YANG MENENTUKAN LAIN DISEBABKAN KARENA TERPIDANA MELAKUKAN SUATU TINDAK PIDANA LAIN SEBELUM MASA PERCOBAAN SELAMA 10 (SEPULUH) BULAN BERAKHIR;
MENETAPKAN BARANG BUKTI BERUPA:

1 (SATU) BUAH BUKU PANDUAN PELAKSANAAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA (KPPS) WARNA YANG DITERBITKAN DAN DISTRIBUSIKAN OLEH KOMISI PEMILIHAN UMUM.
1 (SATU) RANGKAP SALINAN KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR: 05/K-BAWASLU-BVD/SK/X/2022, TANGGAL 27 OKTOBER 2022 YANG TELAH DILEGALISIR;
1 (SATU) RANGKAP SALINAN KEPUTUSAN KETUA PANITIA PENGAWAS PEMILIHAN UMUM DISTRIK WAROPKO NOMOR: 02 / SK / PANDIS-WRK / 29 / I / 2024, TANGGAL 29 JANUARI 2024 YANG TELAH DILEGALISIR.
1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN OLEH KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 937 / 04.3-SPMJ / 04 / 2023 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 YANG MENYATAKAN MERRY MIN WAROY, S.E TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023 TELAH MENDUDUKI JABATAN SEBAGAI KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL;
1 (SATU) LEMBAR SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS OLEH KEPALA BIRO SUMBER DAYA MANUSIA KOMISI PEMILIHAN UMUM REPUBLIK INDONESIA NOMOR: 695 / 04.3-SPMT / 04 / 2023 TANGGAL 13 SEPTEMBER 2023 YANG MENYATAKAN BAHWA MERRY MIN WAROY, S.E BERDASARKAN KEPUTUSAN SEKRETARIS JENDERAL PEMILIHAN UMUM NOMOR 1450 TAHUN 2023 TANGGAL 6 SEPTEMBER 2023 TERHITUNG MULAI TANGGAL 12 SEPTEMBER 2023 TELAH SECARA NYATA MELAKSANAKAN TUGAS SEBAGAI KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SUMBER DAYA MANUSIA PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL DAN DIBERI TUNJANGAN JABATAN SESUAI KETENTUAN YANG BERLAKU;
1 (SATU) RANGKAP SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 217 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG INGGEMBIT DISTRIK WAROPKO KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TANGGAL 24 JANUARI 2024 YANG TELAH DILEGALISIR
1 (SATU) RANGKAP SALINAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOVEN DIGOEL NOMOR 218 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI KAMPUNG INGGEMBIT DISTRIK WAROPKO KABUPATEN BOVEN DIGOEL PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 TANGGAL 24 JANUARI 2024 YANG TELAH DILEGALISIR
1 (SATU) RANGKAP SALINAN DAFTAR PEMILIH TETAP PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 (MODEL A-KABKO DAFTAR PEMILIH) TPS 001, DESA/KELURAHAN INGGEMBIT, KECAMATAN WAROPKO, KABUPATEN/KOTA BOVEN DIGOEL, PROVINSI PAPUA SELATAN YANG TELAH DILEGALISIR.
1 (SATU) RANGKAP SALINAN SAMPLE SURAT SUARA PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 DAERAH PEMILIHAN BOVEN DIGOEL 3 YANG TELAH DILEGALISIR.
1 (SATU) RANGKAP SALINAN BERITA ACARA, SERTIFIKAT DAN CATATAN HASIL PERHITUNGAN PEROLEHAN SUARA DI TEMPAT PEMUNGUTAN SUARA DALAM PEMILIHAN UMUM ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BOVEN DIGOEL TAHUN 2024 DAERAH PAMILIHAN BOVEN DIGOEL 3 (MODEL C HASIL SALINAN DPRD KAB/KOTA) TANGGAL 14 FEBRUARI 2024 YANG TELAH DILEGALISIR;

DIKEMBALIKAN KEPADA KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN BOVEN DIGOEL;

MEMBEBANKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA SEJUMLAH RP5.000,00 (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Merauke tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Merauke Nomor 34/Pid.Sus/2024/ PN Mrk tanggal 28 Maret 2024 yang dimintakan banding tersebut,

MENGADILI SENDIRI:

Menyatakan Terdakwa Firmansyah tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilihan umum;
Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) bulan;
Menetapkan kedua jenis pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana lain sebelum masa percobaan selama 10 (sepuluh) bulan berakhir;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah Buku Panduan Pelaksanaan Pemungutan dan Penghitungan Suara (KPPS) warna yang Diterbitkan dan Distribusikan oleh Komisi Pemilihan Umum.
1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor: 05/K-BAWASLU-BVD/SK/X/2022, tanggal 27 Oktober 2022 yang telah dilegalisir;
1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum Distrik Waropko Nomor: 02 / SK / PANDIS-WRK / 29 / I / 2024, tanggal 29 Januari 2024 yang telah dilegalisir.
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Menduduki Jabatan oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 937 / 04.3-SPMJ / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan Merry Min Waroy, S.E tanggal 12 September 2023 telah menduduki jabatan sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel;
1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melaksanakan Tugas oleh Kepala Biro Sumber Daya Manusia Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 695 / 04.3-SPMT / 04 / 2023 tanggal 13 September 2023 yang menyatakan bahwa Merry Min Waroy, S.E berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Pemilihan Umum Nomor 1450 Tahun 2023 tanggal 6 September 2023 terhitung mulai tanggal 12 September 2023 telah secara nyata melaksanakan tugas sebagai Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel dan diberi tunjangan jabatan sesuai ketentuan yang berlaku;
1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 217 Tahun 2024 tentang Penetapan dan Pengangkatan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
1 (satu) rangkap Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Boven Digoel Nomor 218 Tahun 2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Kampung Inggembit Distrik Waropko Kabupaten Boven Digoel pada Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 24 Januari 2024 yang telah dilegalisir
1 (satu) rangkap Salinan Daftar Pemilih Tetap Pemilihan Umum Tahun 2024 (Model A-Kabko Daftar Pemilih) TPS 001, Desa/Kelurahan Inggembit, Kecamatan Waropko, Kabupaten/Kota Boven Digoel, Provinsi Papua Selatan yang telah dilegalisir.
1 (satu) rangkap Salinan Sample Surat Suara Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pemilihan Boven Digoel 3 yang telah dilegalisir.
1 (satu) rangkap Salinan Berita Acara, Sertifikat dan Catatan Hasil Perhitungan Perolehan Suara di Tempat Pemungutan Suara Dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Boven Digoel Tahun 2024 Daerah Pamilihan Boven Digoel 3 (Model C Hasil Salinan DPRD Kab/Kota) tanggal 14 Februari 2024 yang telah dilegalisir;

Dikembalikan kepada Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Boven Digoel;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);