Putusan PN LUBUK LINGAU
18/Pdt.G.S/2017/PN Llg

Putusan PN LUBUK LINGAU Nomor 18/Pdt.G.S/2017/PN Llg
Tanggal 18 Oktober 2017 — Penggugat:
Amali Firdaus
Tergugat:
PT.Bank Pembangunan Daerah Sumatera Selatan dan bangka belitung Cq PT Bank Sumsel babel Cabang lubuklinggau Barat II Kota Lubuklinggau

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, disebutkan didalam Pasal 1 ayat (1) bahwa yang dimaksud Penyelesaian Gugatan Sederhana adalah tata cara pemeriksaan dipersidangan terhadap gugatan perdata dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktiannya sederhana;
Menimbang, bahwa lebih lanjut mengenai syarat-syarat untuk dapat dikatakan suatu gugatan yang diajukan adalah termasuk kedalam gugatan sederhana telah termuat sebagaimana dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
Menimbang, bahwa didalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, telah mengatur mengenai Pemeriksaan Pendahuluan terhadap suatu gugatan yang diajukan apakah merupakan gugatan sederhana atau tidak (mengenai syarat-syaratnya dan mengenai sederhana/tidak pembuktiannya) dan memberikan kewenangan kepada Hakim untuk mengeluarkan suatu penetapan yang menyatakan bahwa gugatan tersebut bukan lah gugatan sederhana;
Menimbang, bahwa dari gugatan yang diajukan oleh Penggugat, senyatanya telah mendalilkan bahwa telah terjadi Perjanjian Kredit antara Penggugat dan Tergugat berupa fasilitas kredit serba guna dengan plafon kredit Rp. 288.000.000,00 (dua ratus delapan puluh delapan juta rupiah) selama masa 180 (seratus delapan puluh) bulan dengan kewajiban angsuran sebesar Rp. 4.249.600,00 (empat juta dua ratus empat puluh Sembilan ribu enam ratus rupiah) perbulan berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 5463/PSA/II/PK.ANG.KSG/2017 tertanggal 16 Maret 2017;
Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat dalam gugatannya mendalilkan setelah Perjanjian tersebut dibuat telah melakukan 4 (empat) kali angsuran, dan pada tanggal 23 Juni 2017 Penggugat berkeinginan untuk melakukan pelunasan sebelum jatuh tempo (PSJT) dan setelah menemui pihak Tergugat ternyata terdapat informasi yang berbeda-beda dari awalnya pembayaran sisa pokok hutang ditambah 10 (sepuluh) kali angsuran hingga ketentuan lainnya yaitu dikenakan juga ketentuan denda sebesar 15 (lima belas) kali angsuran, dimana Penggugat mendalilkan bahwa dalam Perjanjian Kredit Nomor:5463/PSA/II/PK.ANG.KSG/2017 tertanggal 16 Maret 2017 tidak ada klausul mengenai ketentuan untuk pelunasan angsuran sebelum jatuh tempo;
Menimbang, bahwa hakim berpendapat bahwa nilai suatu gugatan materil adalah merupakan suatu keseluruhan sebagaimana yang termuat dalam didalam posita dari suatu gugatan yang juga selaras dengan petitum yang dimintakan oleh Penggugat dari surat gugataannya dimana dalam perkara aquo yaitu berdasarkan Perjanjian Kredit Nomor: 5463/PSA/II/PK.ANG.KSG/2017 tertanggal 16 Maret 2017, meskipun Penggugat mendalilkan telah melakukan angsuran sebanyak 4 (empat) kali, akan tetapi nilai dari kewajiban yang harus dilakukan oleh Penggugat terlepas dari perbedaan mengenai ketentuan pelunasan sebelum jatuh tempo (PSJT) adalah melebihi dari Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) sehingga menurut Hakim bahwa nilai gugatan materiil dalam perkara aquo adalah melebihi dari Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah);
Menimbang, bahwa terhadap ketentuan mengenai pelunasan sebelum jatuh tempo (PSJT) sebagaimana yang didalilkan oleh Penggugat sebagaimana termuat diatas maka menurut Hakim inilah yang menjadi suatu perbedaan yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih mendalam mengenai hal tersebut dalam perkara aquo sehingga pembuktiaannya tidaklah sesederhana sebagaimana yang disyaratkan dalam Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2015;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan.

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 18/Pdt.G.S/2017/PN Llg dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.