Putusan PN JAKARTA PUSAT
60/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst

Putusan PN JAKARTA PUSAT Nomor 60/Pdt.G/2024/PN Jkt.Pst
Tanggal 24 April 2024 —Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI :

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap ke persidangan namun tidak pernah hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilangsungkan dihadapan Pemuka Agama Katholik, yang bernama Paulus Haruna, PR, yang dilangsungkan di Gereja Katedral Jakarta, tanggal 19 Agustus 2018, berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan No. 3171-KW-30082018-0005 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat, tanggal 30 Agustus 2018, Putus karena Perceraian dengan segala akibat hukumnya;
4. Menetapkan hak perwalian, pengasuhan dan pemeliharaan anak yang bernama SERAPHINA BEATRIX PURSWANI, Jenis Kelamin Perempuan, lahir di Depok, 16 Maret 2021, berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3171-LU-09042021-0051, yang dibuat oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta, tanggal 9 April 2021, diberikan kepada TERGUGAT, selaku ibu kandungnya;
5. Menetapkan kepada Penggugat memberikan biaya uang les, biaya pendidikan sekolah, biaya pemeliharaan anak (alementasi), senilai Rp.Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah) yang diberikan melalui Tergugat selambat-lambatnya tanggal 7 diawal bulan;
6. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Pusat atau Pegawai Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Pusat dan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta untuk didaftarkan dalam daftar yang diperuntukkan untuk itu;
7. Memerintahkan Penggugat dan Tergugat untuk melaporkan putusan perceraian tersebut kepada Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Supil Kota Jakarta Pusat paling lambat 60 (enam puluh) hari setelah putusan berkekuatan hukum tetap;
8. Membebankan kepada Tergugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 570.000,00 (lima ratus tujuh puluh ribu rupiah);