Putusan PN SRAGEN
103/Pdt.G.S/2023/PN Sgn

Putusan PN SRAGEN Nomor 103/Pdt.G.S/2023/PN Sgn
Tanggal 6 Desember 2023 —Penggugat:
PT. BPR BKK KARANGMALANG (Perseroda) Cabang Sragen Kota
Tergugat:
1.NGADIMAN
2.Sriyanti

Menimbang, bahwa setelah Hakim mempelajari gugatan Penggugat Nomor 103/Pdt.G.S/2023/PN Sgn secara seksama dari posita Penggugat yang pada pokoknya adalah antara Penggugat dengan Para Tergugat terikat hubungan berdasarkan Surat perjanjian kredit Nomor 217/SPK/BPR BKK/02/6/2021, tanggal 23 Juni 2021 dengan jumlah pinjaman/kredit dari Penggugat sebesar pokok Rp 275.000.000,00 (Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Juta Rupiah), dengan jaminan / agunan berupa tanah dan/atau bangunan yang tercatat dalam SHM Hak Millik Nomor 7270 atas nama Ngadiman, namun Para Tergugat tidak membayar angsuran sesuai yang di perjanjikan sejak tanggal 23 Maret 2022, sehingga pinjaman Para Tergugat menunggak sebesar Rp173.178.881,00 (Seratus Tujuh Puluh Tiga Juta Seratus Tujuh Puluh Delapan Ribu Delapan Ratus Delapan Puluh Satu Rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah gugatan yang diajukan oleh Penggugat dalam perkara a quo dapat diajukan dengan gugatan sederhana sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Hakim akan menilai alat bukti Penggugat berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7270 atas nama Ngadiman terletak di Desa Puro, Kecamatan Karangmalang, Kabupaten Sragen sebagai jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa alat bukti berupa Fotocopy Sertifikat Hak Milik Nomor 7270 atas nama Ngadiman terletak di Desa Puro Kecamatan Karangmalang Kabupaten Sragen adalah tanda bukti hak atas tanah yang tercatat atas nama Ngadiman sebagai jaminan hutang Para Tergugat kepada Penggugat tersebut telah dibebani Hak Tanggungan Nomor 04210/2021 Peringkat 1 APHT PPAT Winarsih Nomor 1037/2021 tanggal 14/07/2021, sehingga utang Para Tergugat kepada Penggugat telah dijamin oleh Hak Tanggungan sebagaimana Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04210/2021;

Menimbang, bahwa berdasarka alat bukti surat berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 7270 atas nama Ngadiman tersebut, dapat disimpulkan bahwa utang Para Tergugat kepada Penggugat dijamin oleh Sertifikat Hak Tanggungan Nomor 04210/2021, sehingga sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 20 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, apabila Para Tergugat selaku debitur cidera janji atau wanprestasi, Penggugat selaku pemegang hak tanggungan dapat menjual tanah yang dijaminkan melalui pelelangan umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian, seharusnya Penggugat tidak mengajukan Gugatan ke Pengadilan Negeri atas wanprestasi dari Para Tergugat, melainkan Penggugat sebagai pemegang hak tanggungan dapat melakukan penjualan atas jaminan utang yang telah ada;

Menimbang, bahwa dengan adanya hak tanggungan pada utang Para Tergugat, maka Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan esensi Gugatan Penggugat bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan Penggugat adalah tidak berdasar menurut hukum dan Gugatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Undang Undang RI Nomor 4 Tahun 1996 Tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-Benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka Gugatan Penggugat tidak termasuk dalam Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan serangkaian pertimbangan hukum diatas, oleh karena gugatan Penggugat dalam perkara a quo tidak termasuk dalam kategori Gugatan Sederhana sebagaimana yang ditentukan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan untuk menyatakan bahwa gugatan in casu bukan merupakan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 103/Pdt.G.S/2023/PN Sgn dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.