Putusan PN SLEMAN
178/Pid.Sus/2021/PN Smn

Putusan PN SLEMAN Nomor 178/Pid.Sus/2021/PN Smn
Tanggal 13 Juli 2021 — Penuntut Umum:
WIDODO ANDRIANTO SH MH
Terdakwa:
JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI

MENGADILI

Menyatakan Terdakwa JUNANTO ARI WIBOWO alias ANTOK bin SOERINDI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Tanpa hak memiliki psikotropika dan dengan sengaja mengedarkan sediaan farmasi yang tidak memenuhi standar dan atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan dan mutu? sebagaimana dalam dakwaan kumulatif;
Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka harus diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
Menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan;
Menetapkan barang bukti berupa:

1 (satu) buah paket sicepat yang didalamnya berisi : 3 (tiga) botol warna putih masing-masing botol berisi 1.000 (seribu) pil warna putih berlogo Y, dan 4 (empat) butir pil calmlet.
1 (satu) plastik klip warna biru berisi 6 (enam) butir pil putih berlogo Y.
16 (enam belas) plastik klip warna biru masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
10 (sepuluh) plastik klip warna putih masing-masing plastik berisi 10 (sepuluh) butir pil warna putih berlogo TMD.
1 (satu) plastik klip warna biru berisi 3 (tiga) butir pil warna putih berlogo Y dengan sisa barang bukti setelah uji laborat berupa 2.999 butir tablet berlogo Y, 7 butir tablet berlogo Y, 259 butir tablet berlogo TMD, 3 tablet Camlet Alprazolam, nomor sim card 0895390768732 dan 081326650121.

Dirampas untuk dimusnahkan;

1 (satu) buah handphone merk xiaomi redmi 4 A warna gold dengan sim card 1 : 0895390768732 sim card 2 : 081326650121.

Dirampas untuk negara;

Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);