Putusan PN JAKARTA BARAT
788/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 788/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 8 Nopember 2023 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perkawinan Penggugat VINA KARINA dan Tergugat SURYA DHARMA yang dilangsungkan pada tanggal 24 November 2011, dan perkawinan tersebut telah didaftarkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti pada tanggal 24 November 2011 sesuai dengan Kutipan Akta PerkawinanNomor: 1410-KW- 24112011-0001 tanggal 24 November 2011, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Menyatakan Penggugat sebagai pemegang Hak Asuh dari anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:
   • Richard Dharvinson berjenis kelamin laki-laki, merupakan anak pertama, tempat dan tanggal lahir Jakarta, 5 Oktober 2012 berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor :18.869/KL/JU/2012 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan PencatatanSipil Kota Administrasi Jakarta Utara;
   • Richelle Dharvingirl berjenis kelamin perempuan, merupakan anak kedua, tempat dan tanggal lahir Jakarta 3 Mei 2017 berdasarkan Akta Kelahiran Anak Nomor :3173-LU-30052017-0189 yang dikeluarkan oleh Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Jakarta Barat
4. Menghukum Tergugat berkewajiban untuk memberikan nafkah untuk biaya kehidupan sehari-hari kepada Penggugat dan anak-anak Penggugat dan Tergugat sejumlah Rp. 15.000.000 (lima belas juta rupiah) yang dibayarkan setiap tanggal 1 (satu) setiap bulan secara tunai sampai anak-anak tersebut dewasa; ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan satu salinan putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kepulauan Meranti guna dicatatkan dalam Buku Register Perceraian;
6. Memerintahkan kepada Penggugat atau Tergugat untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Propinsi DKI Jakarta paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian;
7. Menghukum Tergugat membayar biaya perkara sejumlah Rp 308.500,00 ( tiga ratus delapan ribu lima ratus rupiah);