Putusan PN BUNTOK
1/Pid.Pra/2018/PN BNT

Putusan PN BUNTOK Nomor 1/Pid.Pra/2018/PN BNT
Tanggal 9 Januari 2019 —Pemohon:
Ir RA. SUTRISNO KGA bin TRI RAHARJO SUTARNO
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN NEGERI BARITO SELATAN selaku JAKSA PENYIDIK DI KEJAKSAAN BARITO SELATAN

M E NG A D I L I

DALAM EKSEPSI :

• Menolak Eksepsi Termohon ;

DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Praperadilan untuk sebagian ;
2. Menyatakan Surat Perintah Penetapan Tersangka Nomor : B-2115/Q.2.15/Fd.112/2018 tanggal 10 Desember 2018 yang menetapkan Pemohon sebagai Tersangka oleh Termohon dengan dugaan peristiwa pidana pasal 5 ayat (1) huruf a, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar hukum, dan oleh karenanya Penetapan A Quo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
3. Menyatakan Penyidikan yang dilaksanakan oleh Termohon terkait peristiwa pidana sebagaimana dalam Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat (1) huruf a, UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pasal 13 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dirubah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi adalah tidak sah dan tidak berdasar atas hukum, dan oleh karenanya Penyidikan aquo tidak mempunyai kekuatan mengikat ;
4. Menyatakan Penetapan Tersangka atas diri Pemohon yang dilakukan oleh Termohon adalah tidak sah ;
5. Menyatakan tidak sah segala keputusan atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh Termohon yang berkaitan dengan Penetapan Tersangka terhadap diri Pemohon oleh Termohon ;
6. Menyatakan Perintah Penahanan (Tingkat Penyidikan) Nomor : PRINT-957/Q.2.15/Fd.1/12/2018 tanggal 10 Desember 2018 tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat ;
7. Memulihkan Hak Pemohon dalam kemampuan, kedudukan dan harkat serta martabatnya ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Negara sebesar NIHIL ;
9. Menolak permohonan Pemohon Praperadilan selain dan selebihnya ;