Putusan PN JAKARTA BARAT
979/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt

Putusan PN JAKARTA BARAT Nomor 979/Pdt.G/2023/PN Jkt.Brt
Tanggal 29 April 2024 — Penggugat melawan Tergugat

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara sah dan patut untuk menghadap dipersidangan, tidak hadir ;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang telah dilangsungkan pada tanggal 2 Agustus 2016 sebagaimana tercatat dalam Surat Keterangan Perkawinan yang dikeluarkan Catatan Sipil Wuhan Kota Hubei, Republik Rakyat Tiongkok Nomor : J420000-2016-000732 dan telah dilaporkan kepada Kordinator Fungsi Protokoler dan Konsuler Kedutaan Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok berdasarkan Surat Keterangan Perkawinan Nomor : 2722/KONS-P/20/XII/2016/06 tertanggal 13 Desember 2016 dan telah dilaporkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta berdasarkan Surat Laporan Perkawinan Nomor : 99/Perkawinan LN/02/2017 tertanggal 20 Februari 2017, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Menetapkan Penggugat sebagai Pemegang Hak Asuh dan Perwalian atas anak yang bernama Richard Song Kai, Jenis kelamin laki-laki Lahir di Jakarta pada tangal 02 Desember 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3173-LT-13092018-0011 dengan tidak menghilangkan hubungan anak tersebut dengan Tergugat sebagai ayah kandungnya serta tidak menghalangi Tergugat untuk bertemu dengan anaknya dan tetap memberikan akses kepada Tergugat untuk mengunjungi, berkomunikasi dan memberikan kasih sayang kepada anaknya ;
5. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada pegawai pencatat ditempat perceraian itu terjadi yaitu Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Barat serta Koordinator Fungsi Protokol dan Konsuler Kedutaan Besar Republik Indonesia di Beijing, Republik Rakyat Tiongkok untuk didaftarkan dalam register perceraian yang sedang berjalan dan untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan yang bersangkutan ;
6. Memerintahkan kepada para pihak untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil berdasarkan domisili masing-masing paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian telah memperoleh kekuatan hukum tetap guna mencatat pada register akta perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp3.648.500,- (Tiga juta enam ratus empat puluh delapan ribu lima ratus rupiah).