Putusan PN KUALA KAPUAS
58/Pid.B/LH/2020/PN Klk

Putusan PN KUALA KAPUAS Nomor 58/Pid.B/LH/2020/PN Klk
Tanggal 28 Mei 2020 — Penuntut Umum:
RADOT PARULIAN, SH.,MH
Terdakwa:
SUGIARTO Bin TUGIMAN

M E N G A D I L I
1. Menyatakan Terdakwa SUGIARTO Bin TUGIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Karena Kelalaiannya Mengakibatkan Dilampauinya Kriteria Baku Kerusakan Lingkungan Hidup? sebagaimana dalam dakwaan Alternatif KEDUA;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), dengan ketentuan jika pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
- Fotocopy legalisir Akta Notaris ERIYUF BRANDEL, S.H. Nomor 68 tanggal 27 Maret 2014 tentang Pendirian Perseroan Terbatas PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Akta Notaris H. RIYANTO, S.H., M.Kn. Nomor 09 tanggal 13 Februari 2019 tentang Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor: 338/M.04.01/BPTPM/V/2014 tanggal 30 April 2014 tentang Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Surat Kepala Badan Pelayanan Terpadu dan Penanaman Modal Kota Pekanbaru Nomor: 040114682621 tanggal 30 April 2014 tentang Tanda Daftar Perusahaan Perseroan Terbatas PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 817/ADMINSDA Tahun 2015 tanggal 31 Desember 2014 tentang Pemberian Izin Lokasi Kepada PT. Kapuas Sawit Sejahtera Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 151/DPMPTSP Tahun 2018 tanggal 9 Februari 2018 tentang Perpanjangan Izin Lokasi Untuk Keperluan Perkebunan Kelapa Sawit Atas Nama PT. Kapuas Sawit Sejahtera Terletak di Kecamatan Kapuas Barat Kabupaten Kapuas Prov. Kalteng;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Bupati Kapuas Nomor: 152/DPMPTSP Tahun 2018 tanggal 12 Februari 2018 tentang Izin Usaha Perkebunan (IUP) PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 198/DPMPTSP TAHUN 2018 tanggal 31 Juli 2018 tentang Izin Pembukaan Lahan atas nama PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Fotocopy legalisir Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Nomor: 357/DPMPTSP TAHUN 2018 tanggal 12 November 2018 tentang Izin Pembukaan Lahan atas nama PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Surat Keputusan Penetapan Jabatan Nomor: 001/SK/HRD/KSS-HO/VIII/2014 tanggal 28 Agustus 2014 atas nama Saudara SUGIARTO dengan jabatan Project Manager PT. Kapuas Sawit Sejahtera;
- Surat Kuasa direksi Nomor: 001/VII/2019 tanggal 1 Juli 2019;
- Surat Instruki dari Saudara DENNY SURIADINATA tanggal 08 Juli 2019;
- Surat Peringatan Pertama Nomor: 001/KSS-HO/SP/INT/IX/2019 kepada Saudara SUGIARTO selaku project manager tanggal 20 September 2019;
- Standart Operasional Prosedur (SOP) Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran Hutan dan Lahan PT. Kapuas Sawit Sejahtera tanggal 01 Januari 2019;
tetap terlampir dalam berkas perkara;
- 7 (tujuh) Unit mesin damkar Complate;
- 15 (lima belas) Pasang Sepatu Damkar;
- 15 (lima belas) Pcs Helm Damkar;
- 15 (lima belas) Pcs Baju Damkar;
- 15 (lima belas) Pcs Kacamata Damkar;
- 7 (tujuh) Pcs Nozzle;
- 12 (lima belas) Roll Selang Benang;
- 9 (sembilan) Roll Selang Plastik;
- 2 (dua) Roll Selang Penghisap;
- 16 (enam belas) Pcs Senter Kepala;
- 6 (enam) Pcs Senter Tangan;
- 10 (sepuluh) Pcs Ember;
- 25 (dua puluh lima) Pcs Masker;
- 1 (satu) Kotak P3k;
- Kayu bekas terbakar;
dikembalikan kepada PT. Kapuas Sawit Sejahtera melalui Terdakwa;
6. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);