Putusan PN PARIAMAN
44/Pdt.G/2023/PN Pmn

Putusan PN PARIAMAN Nomor 44/Pdt.G/2023/PN Pmn
Tanggal 4 April 2024 — Penggugat:
1.ZAIDIR
2.BUYARNI SARI
3.ZULKIFLI
4.RONI SAPUTRA
Tergugat:
9.BACHTIAR
10.RIYALDI
11.HENA KARTIKA
12.Wali Nagari Kapalo Koto
13.Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto
14.Kakan ATR BPN Kabupaten Padang Pariaman
15.YULHERI ALIOES, SH, NOTARIS/PPAT

MENGADILI

1. DALAM EKSEPSI:

• Menyatakan eksepsi Tergugat A dan Tergugat B angka 1 dan angka 2, serta Tergugat E tidak dapat diterima;

1. DALAM POKOK PERKARA:

1. Mengabulkan gugatan para Penggugat sebagian;
2. Menyatakan penggugat 1 Zaidir adalah Mamak Kepala Waris dalam kaumnya;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dengan Tergugat A adalah orang bermamak berkemenakan, seranji seketurunan, sehina semalu, segolok segadai, sekaum bertali darah menurut ketentuan hukum Adat Minangkabau, dimana antara Penggugat dengan Tergugat A masing-masingnya adalah merupakan keturunan dari seorang perempuan yang bernama Piak Itam (almh), suku Panyalai, Korong Gantiang Subarang, Kenagarian Kapalo Koto, Kecamatan Nan Sabaris, Kabupaten Padang Pariaman;
4. Menyatakan tanah sebagaimana dimaksudkan dalam SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, dengan luas 809 M², tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar dan Tergugat A (Bachtiar), kemudian diturun wariskan kepada Baihaqi (MKW) bersama Tergugat A, adalah merupakan bahagian dan merupakan satu kesatuan yang utuh kepemilikannya dengan tanah bidang pertama, serta merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A bersama dengan anggota kaum lainnya;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama saudaranya yang bernama Baihaqi (almh), Ibnu Hajar (alm) yang telah mensertifikatkan sebagian tanah objek perkara yang merupakan harta pusaka tinggi kaum Penggugat dan Tergugat A beserta anggota kaum lainnya tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat 1 selaku Mamak Kepala Waris dalam kaumnya dan anggota kaum lainnya adalah merupakan perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
6. Menyatakan lumpuh, dan tidak berkekuatan hukum SHM No.5/Nagari Kapalo Koto, Surat Ukur tanggal 19 Desember 2005, Nomor: 04/KK/2005, seluas 809 M2, tertera atas nama Baihaqi (MKW), Ibnu Hajar bersama dengan Tergugat A (Bachtiar), berikut dengan segala turunannya;
7. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum ranji tertanggal Gantiang Subarang, 20 November 2019;
8. Menyatakan ranji tertanggal Kapalo Koto, 14 Mei 2005 tidak memiliki kekuatan hukum?;
9. Menyatakan sah dan berkekuatan hukum Surat Pernyataan Kerapatan Adat Nagari (KAN) Kapalo Koto, tanggal 16 Desember 2019;
10. Menyatakan batal, lumpuh dan tidak berkekuatan hukum segala bentuk surat?menyurat berkenaan dengan prosesi penerbitan sertifikat tanah objek perkara;
11. Menyatakan perbuatan Tergugat A bersama dengan Baihaqi (alm) yang telah begitu saja menjual tanah objek perkara kepada Tergugat B tanpa seizin dan tanpa persetujuan Penggugat dan anggota kaum lainnya adalah perbuatan melawan hukum (Onrecht matigedaad);
12. Menyatakan batal, transaksi jual beli atas tanah objek perkara, sebagaimana dimaksudkan dalam Akta Jual Beli No. 20/2021 tanggal 09 Juni 2021, berikut dengan segala turunannya;
13. Menghukum para Tergugat untuk mengosongkan tanah objek perkara, terlepas dari segala bentuk hak milik, termasuk hak milik orang lain yang diperoleh dari padanya, dan setelah kosong menyerahkan kepada Penggugat secara baik-baik, dan bilamana engkar dengan dengan bantuan polri, serta alat kelengkapan Negara lainnya;
14. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
15. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp2.058.000,00 (dua juta lima puluh delapan ribu rupaih);