Putusan PN PALEMBANG
209/Pid.Sus/2024/PN Plg

Putusan PN PALEMBANG Nomor 209/Pid.Sus/2024/PN Plg
Tanggal 2 Mei 2024 — Penuntut Umum:
Kiagus Anwar, S.H.
Terdakwa:
M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia tersebut di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta menyalahgunakan pengangkutan/niaga bahan bakar minyak yang disubsidi pemerintah?;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa M. Syawal Saputra Alias Sawal Bin Pia tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan denda sebesar Rp. 11.250.000.000,- (sebelas milyar dua ratus lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 2 (dua) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:

• 1 (satu) unit Mobil Box MITSUBISHI CANTER warna Kuning dengan nomor polisi BG. 8036 LR berdasarkan pengecekan Nomor rangka: MHMFE71P1DK046622, Nomor Mesin: 4D34TJX3403 berikut kunci kontak;

Dikembalikan kepada PT. Adi Sarana Armada Tbk melalui saksi Nopran.

• 2 (dua) buah tangki baby tank warna putih;
• 1 (satu) buah Pompa Merk MODEM yang telah terhubung dengan 1 (satu) buah selang ukuran inci;
• 1 (satu) unit Handphone Merek Oppo A 83 warna Hitam, Imei 1: 869601034063813, Imei 2: 869660103406380569 tanpa kartu Sim;

Dirampas untuk negara.

• 1 (satu) buah Plat Nomor Polisi dengannomor Poilisi BG. 8584 AC;
• 1 (satu) lembar Nota penjualan BBM jenis solar subsidi dengan penjualan 145 L (seratus empat puluh lima liter) dengan jumlah uang Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah);

Dirampas untuk dimusnahkan.

• BBM jenis Solar Subsidi Pemerintah dengan jumlah keseluruhan sekira 1.400 (seribu empat ratus) liter;

Dirampas untuk negara c.q. PT Pertamina Hulu Rokan Zona 4 Prabumulih Field.

6. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000.- (lima ribu rupiah);