Putusan PN Dataran Hunipopu
11/Pdt.G/2023/PN Drh

Putusan

Putusan PN Dataran Hunipopu Nomor 11/Pdt.G/2023/PN Drh Tanggal 19 Desember 2023 —Penggugat : FARIDA ODE GAWU Tergugat : PT. BINA SEWANGI RAYA, dkk
Nomor	11/Pdt.G/2023/PN Drh
Tingkat Proses	Pertama
Klasifikasi	Perdata
Kata Kunci
Tahun	2023
Tanggal Register	21 Maret 2024
Lembaga Peradilan	PN Dataran Hunipopu
Jenis Lembaga Peradilan	PN
Hakim Ketua	Andi Maulana Arif Nur
Hakim Anggota	Hokky, Rachmat Habibi
Panitera	A.md., Elias Rupisiay
Amar	Kabul
Catatan Amar	MENGADILI:Dalam Provisi- Menolak permohonan provisi Penggugat;Dalam Eksepsi- Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, Tergugat V dan Turut Tergugat II untuk seluruhnya; Dalam Pokok Perkara 1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk sebagian; 2. Menyatakan Penggugat adalah Perseroan Terbatas yang sah yang telah memiliki Badan Hukum berdasarkan oleh Akta Notaris Pattiwael Nicolas, S.H. No. 31 tanggal 28 November tahun 2006 dan telah mendapat pengesahan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia sesuai Surat Keputusan tanggal 11 Juni 2007 No. W18.00035.HT.01. TH-2007 sebagaimana diubah dengan Berita Acara Rapat Nomor 41 tertanggal 27 Agustus 2008 yang dibuat oleh Suanny Noviyanti Djojo, SH, Notaris di Jakarta yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Maret 2009 No. AHU-06451.AH.01.02 Tahun 2009, yang mana dilakukan perubahan terakhir berdasarkan Perubahan Anggaran Dasar sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, S.H. M.Kn. Tentang Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining yang telah mendapat persetujuan dari Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 5 Oktober 2020 No. AHU-0068368.AH.01.02 Tahun 2020;3. Menyatakan Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utama adalah Farida Ode Gauw adalah pemilik yang sah atas lahan tambang nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) berdasarkan Surat Keputusan Bupati Seram Bagian Barat Nomor 545-236.a Tahun 2009, tertanggal 5 Oktober 2009 dan telah terdaftar di Daftar Izin Usaha Pertambangan Kementerian ESDM dan Izin Usaha Pertambangan Khusus serta MODI;4. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dilakukan oleh Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) untuk merubah Komposisi Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Jonadab Fhilips Alex Kakisina yang meninggal dunia oleh PT. Manusela Prima Mining (Penggugat) yang dilaksanakan berdasarkan ketentuan pasal 91 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 Tentang Perseroan Terbatas yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining sesuai Akta Notaris No. 1 Tanggal 1 Oktober 2020 yang dibuat dihadapan Notaris Mia R. Setianingsih, SH. Mkn, dengan merubah Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining sebagai berikut :1. Farida Ode Gauw, Jabatan Direktur Utama, Jumlah Saham 100 lembar = Rp.10.000.000,00;2. Raflex Nugraha Puttileihalat, Jabatan Direktur, Jumlah SahaDitha m 4.900 Lembar = Rp. 490.000.000,00;3. Ayu Dith Greslya Puttileihalat, Jabatan Komisaris;adalah sah dan mempunyai kekuatan hukum mengikat;5. Menyatakan perbuatan Tergugat I Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV untuk mengalihkan saham berjumlah 70% adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;6. Menyatakan Perubahan Kepengurusan PT. Manusela Prima Mining dengan mengangkat Tergugat IV sebagai Direktur PT. Manusela Prima Mining, Tergugat III sebagai Komisaris dan Tergugat I sebagai Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;7. Menyatakan Perubahan Anggaran Dasar yang dituangkan dalam Pernyataan Keputusan Rapat PT. Manusela Prima Mining untuk mengganti Komposisi Kepengurusan dan Pemegang Saham PT. Manusela Prima Mining yaitu : a. PT. Bina Sewangi Raya Jabatan Tidak ada beralamat di Jakarta Selatan, Klarifikasi Saham Seri A, sebanyak 3.500 ( tiga ribu lima ratus) Lembar saham = Rp. 350.000.000.- b. FARIDA ODE GAWU, Jabatan Tidak ada, beralamat di Kabupaten Seram Bagian Barat, Klrafikasi Saham Seri B, sebanyak 1.500 ( seribu lima ratus) Saham = Rp. 150.000.000.-c. DODDY HERMAWAN, Jabatan Direktur, beralamat Jalan Jati Padang Raya No.6 tidak memiliki Saham;d. . AMIRUDIN, Jabatan Komisaris, beralamat di Jalan Raya Batu Licin, Tidak memiliki Saham. adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat; 8. Menyatakan Akta Notaris Nomor 174 yang dibuat oleh almarhum Notaris Hasbullah Abdul Rasyid, SH.M.Kn ditahun 2018 adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;9. Menyatakan perbuatan Tergugat IV dengan diketahui oleh Tergugat I dan Tergugat III untuk mengangkut dan menjual bahan baku nikel (ore) berjumlah 25.500 metrik ton milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) kepada Turut Tergugat III adalah perbuatan tanpa hak dan melawan hukum;10. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV untuk membayar ganti rugi kepada Penggugat secara tanggung renteng uang berjumlah Rp.17.752.051.034,091 (tujuh belas milyar tujuh ratus lima puluh dua juta lima puluh satu ribu tiga puluh empat rupiah sembilan puluh satu sen);11. Menghukum Tergugat I, Tergugat III dan Tergugat IV serta setiap orang yang mendapat hak dari mereka untuk keluar meninggalkan lahan tambang Nikel seluas 4.389 Ha (empat ribu tiga ratus delapan puluh sembilan hektare) milik Penggugat (PT. Manusela Prima Mining) dengan Direktur Utama adalah Farida Ode Gauw dan menyerahkan kepada Penggugat dalam keadaan tanpa ada ikatan hak apapun dengan pihak lain. 12. Menghukum Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat III untuk tunduk dan patut pada isi putusan dalam perkara ini; 13. Menolak Gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya; 14. Menghukum Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, dan Tergugat IV, untuk membayar biaya perkara secara tanggung renteng yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.3.439.000,00 (tiga juta empat ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
Tanggal Musyawarah	18 Desember 2023
Tanggal Dibacakan	19 Desember 2023
Kaidah	—
Abstrak

Lampiran

Putusan Terkait

Putusan terkait tidak ada

Statistik

244

167