Putusan PN TEBING TINGGI
1/Pdt.G.S/2024/PN Tbt

Putusan PN TEBING TINGGI Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tbt
Tanggal 6 Mei 2024 — Penggugat:
BILLY TANTOWI
Tergugat:
FERY TANDIONO

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan perkara a quo pada pokoknya adalah Penggugat mendalilkan bahwasanya tergugat melanggar kesepakatan yang telah diperbuat, yakni mengambil sendiri uang simpanan Rp. 61.459.735.5 (Enam puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma lima) rupiah yang tersimpan didalam rekening Bank Mestika Cabang Tebing Tinggi atas nama bersama antara penggugat dan tergugat dengan nomor rekening No: 2010-90-78780 tanpa izin tertulis Penggugat sehingga tergugat telah secara meyakinkan melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1365 Kitab Undang ? Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) dan menghukum Tergugat untuk mengembalikan uang sejumlah Rp. 61.459.735.5 (Enam puluh satu juta empat ratus lima puluh Sembilan ribu tujuh ratus tiga puluh lima koma lima rupiah) kepada Perggugat untuk keperluan biaya pendidikan dan susu anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini dalam pemeriksaan pendahuluan;

Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) dan (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, berbunyi sebagai berikut:

3) ?Penggugat dan tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama.

(3a) Dalam hal penggugat berada di luar wilayah hukum tempat tinggal atau domisili tergugat, penggugat dalam mengajukan gugatan menunjuk kuasa, kuasa insidentil, atau wakil yang beralamat di wilayah hukum atau domisili tergugat dengan surat tugas dari institusi penggugat.?

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan sederhana pada perkara a quo dan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 tersebut, ternyata terdapat kontradiksi antara tempat tinggal Penggugat Prinsipal pada Surat Kuasa Khusus tersebut dengan tempat tinggal Penggugat Prinsipal pada surat gugatan sederhana pada perkara a quo yaitu pada Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 tercantum tempat tinggal Penggugat prinsipal berada di Jl. S.T. Hasanuddin No. 117/23 LK VIII Lubuk Pakam I, II Kec. Lubuk Pakam, Kab. Deli Serdang sedangkan pada surat gugatan sederhana pada perkara a quo tercantum tempat tinggal Penggugat Prinsipal berada di Jl. Sudirman No. 342 Tebing Tinggi, yang mengakibatkan ketidakjelasan/kekaburan domisili Penggugat prinsipal yaitu apakah domisili Penggugat Prinsipal berada di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan domisili Tergugat atau berada pada Pengadilan yang berbeda dengan domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas juga dikaitkan dengan alamat Kuasa Penggugat yang berada di Jln. Cempaka No. 13 Bakaran Batu Kec. Lubuk Pakam Kab. Deli Serdang 20511 / Jl Mayang No. 3/9 Medan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 dan dengan memperhatikan Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim menilai bahwasanya kejelasan atas domisili Penggugat prinsipal merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan dengan memperhatikan kejelasan atas domisili Tergugat yang juga sebagai salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam pengajuan gugatan sederhana sebagaimana yang disyaratkan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan setelah Hakim meneliti dan mempelajari surat gugatan sederhana pada perkara a quo, Hakim juga menemukan bahwasanya terdapat kekaburan/ketidakjelasan atas domisili Tergugat pada surat gugatan sederhana pada perkara a quo yaitu tercantum tempat tinggal Tergugat berada di Jl.Jend Sudirman No.230G.LK VI Kelurahan Badak Bejuang Kec. Tebing Tinggi Kotamadya TT yang mana Hakim menilai bahwasanya pencantuman Kotamadya TT mengakibatkan ketidakjelasan/kekaburan domisili Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, karena ternyata dalam pemeriksaan pendahuluan, ternyata diketahui terdapat kontradiksi antara tempat tinggal Penggugat Prinsipal pada Surat Kuasa Khusus tanggal 2 Mei 2024 dengan tempat tinggal Penggugat Prinsipal pada surat gugatan sederhana pada perkara a quo yang mengakibatkan ketidakjelasan/kekaburan domisili Penggugat prinsipal yaitu apakah domisili Penggugat Prinsipal berada di daerah hukum Pengadilan yang sama dengan domisili Tergugat atau berada pada Pengadilan yang berbeda dengan domisili Tergugat serta diketahui juga terdapat kekaburan/ketidakjelasan pada domisili Tergugat pada surat gugatan sederhana pada perkara a quo maka oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan pada perkara a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dinyatakan apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan penggugat tidak termasuk gugatan sederhana, maka Hakim perlu mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat dalam pemeriksaan pendahuluan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (1) dan ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Pasal 4 ayat (3) dan ayat (3a) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Tbt dalam register perkara; dan
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.