Putusan PT BANTEN
9/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN

Putusan PT BANTEN Nomor 9/PID.SUS-TPK/2024/PT BTN
Tanggal 7 Mei 2024 —Pembanding/Penuntut Umum : SATRIO AJI WIBOWO, SH. MH
Terbanding/Terdakwa : RUSJDI BASALAMAH

M E N G A D I L I

• MENERIMA PERMINTAAN BANDING DARI PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANGERANG SELATAN TERSEBUT;
• MENGUBAH PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG., TANGGAL 06 MARET 2024, YANG DIMINTAKAN BANDING MENGENAI KUALIFIKASI TINDAK PIDANA, DAN BARANG BUKTI BERUPA DOKUMEN PADA NO. 289 DAN ASSET PADA ANGKA. 13, SEHINGGA AMAR SELENGKAPNYA BERBUNYI SEBAGAI BERIKUT :
  1. MENYATAKAN TERDAKWA RUSJDI BASALAMAH TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA KORUPSI YANG DILAKUKAN SECARA BERSAMA-SAMA SEBAGAIMANA DALAM DAKWAAN PRIMAIR PENUNTUT UMUM;
  2. MENETAPKAN BARANG BUKTI :

• DOKUMEN PADA NO. 289 BERUPA 1 (SATU) DOKUMEN ASLI SERTIPIKAT TANDA BUKTI HAK GUNA BANGUNAN NOMOR 515 KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALU ATAS NAMA PEMEGANG HAK PT. WISATA SURYA TIMUR, DAN
• ASSET PADA ANGKA. 13 BERUPA 1 (SATU) BIDANG TANAH BERIKUT BANGUNAN YANG ADA DIATASNYA TERLETAK DI KELURAHAN LIBUO KECAMATAN DUNGINGI KOTA GORONTALO PROPINSI GORONTALO, DENGAN BUKTI KEPEMILIKAN SERTIFIKAT HAK GUNA BANGUNAN (SHGB) NO. 515 SELUAS 6.473 M2, ATAS NAMA PEMEGANG HAK PT WISATA SURYA TIMUR BESERTA 1 (SATU) DOKUMEN ASLI SERTIFIKAT TANDA BUKTI HAK GUNA BANGUNAN NO. 515 KANTOR PERTANAHAN KOTA GORONTALO ATAS NAMA PEMEGANG HAK PT. WISATA SURYA TIMUR,

DIRAMPAS UNTUK NEGARA GUNA LEBIH DAHULU MELUNASI PINJAMAN PT. WISATA SURYA TIMUR KEPADA BANK BRI. KANTOR WILAYAH MANADO, SEDANGKAN SISANYA TAU SELEBIHNYA DIPERGUNAKAN UNTUK MEMBAYAR ATAU DIPERHITUNGKAN DENGAN UANG PENGGANTI YANG DIBEBANKAN KEPADA TERDAKWA RUSJDI BASALAMAH;

1. MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN TINDAK PIDANA KORUPSI PADA PENGADILAN NEGERI SERANG NOMOR 40/PID.SUS-TPK/2023/PN SRG., TANGGAL 06 MARET 2024 UNTUK SELEBIHNYA;
2. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI TERDAKWA DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
3. MENETAPKAN TERDAKWA TETAP DITAHAN;
4. MEMBEBANI TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM DUA TINGKAT PERADILAN, UNTUK PENGADILAN TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEBESAR RP5.000.- (LIMA RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I

• Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan tersebut;
• Mengubah putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 06 Maret 2024, yang dimintakan banding mengenai kualifikasi tindak pidana, dan barang bukti berupa dokumen pada no. 289 dan asset pada angka. 13, sehingga amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :
  1. Menyatakan terdakwa RUSJDI BASALAMAH terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi yang dilakukan secara bersama-sama sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
  2. Menetapkan barang bukti :

• Dokumen pada no. 289 berupa 1 (satu) dokumen asli Sertipikat Tanda Bukti Hak Guna Bangunan Nomor 515 Kantor Pertanahan Kota Gorontalu atas nama pemegang hak PT. Wisata Surya Timur, dan
• Asset pada angka. 13 berupa 1 (satu) bidang tanah berikut bangunan yang ada diatasnya terletak di Kelurahan Libuo Kecamatan Dungingi Kota Gorontalo Propinsi Gorontalo, dengan bukti kepemilikan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) No. 515 seluas 6.473 M2, atas nama pemegang hak PT Wisata Surya Timur beserta 1 (satu) dokumen Asli sertifikat Tanda bukti Hak Guna Bangunan No. 515 Kantor Pertanahan Kota Gorontalo atas nama Pemegang Hak PT. Wisata Surya Timur,

dirampas untuk negara guna lebih dahulu melunasi pinjaman PT. Wisata Surya Timur kepada Bank BRI. Kantor Wilayah Manado, sedangkan sisanya tau selebihnya dipergunakan untuk membayar atau diperhitungkan dengan uang pengganti yang dibebankan kepada terdakwa Rusjdi Basalamah;

1. Menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Serang Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2023/PN Srg., tanggal 06 Maret 2024 untuk selebihnya;
2. Menetapkan masa Penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan, untuk pengadilan tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000.- (lima ribu rupiah);