Putusan PA TUBAN
50/Pdt.G/2024/PA.Tbn

Putusan PA TUBAN Nomor 50/Pdt.G/2024/PA.Tbn
Tanggal 7 Mei 2024 — Penggugat melawan Tergugat

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Penggugat saat ini bertempat tinggal di Tuban maka sesuai dengan ketentuan Pasal 49 ayat (1) dan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini merupakan kompetensi Pengadilan Agama Tuban;

Menimbang, bahwa proses mediasi sebagaimana yang diamanatkan oleh Perma Nomor 1 Tahun 2016 tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan pihak Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, sesuai ketentuan Pasal 130 HIR, jo. Pasal 82 ayat (1 dan 4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata tidak hadirnya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dilanjutkan tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 ayat (1) HIR, yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, dan hal tersebut sejalan dengan pendapat ahli fiqih yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim dalam Kitab Ahkamul Qur?an juz II hal. 405 yang berbunyi :

Artinya: ?Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim Islam, kemudian ia tidak datang menghadap maka ia termasuk orang yang dhalim, dan gugurlah haknya?;

Menimbang, bahwa selain itu di dalam Kitab Tuhfah I halaman 164 menyebutkan bahwa :

Artinya : ?Memutus perkara terhadap orang ghoib boleh, kalau ada bukti-bukti?

Menimbang, bahwa alasan pokok gugatan Penggugat adalah bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain teman kerja Tergugat yang berasal dari Pemalang, bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut, dan karena hal Itu Tergugat tidak mau bertangungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan hutang bersama;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan tidak dapat didengar jawabannya, namun karena perkara ini perkara perceraian, maka Penggugat tetap diwajibkan untuk membuktikan alasan-alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan cerainya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1, P.2, dan P3 serta 2 orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah, bermeterai cukup, di-nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai adanya perkawinan Penggugat dan Tergugat, sebagaimana yang dipertimbangkan di atas, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P.2 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, bermeterai cukup, di-nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai tempat tinggal Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa bukti P3 berupa fotokopi Surat Keterangan Ghoib, bermeterai cukup, di-nachtzegelen, dan cocok dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Tergugat yang tidak diketahui lagi keberadaannya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil pembuktian;

Menimbang, bahwa oleh karena itu bukti bukti P.1 dan P.2 mempunyai kekuatan yang sempurna dan mengikat, sesuai Pasal 165 HIR jo Pasal 1870 KUH Perdata, sedangkan bukti P.3 dapat dijadikan sebagai petunjuk.

Menimbang, bahwa 2 orang saksi yang dihadirkan Penggugat adalah merupakan orang-orang yang dekat dengan suami istri in casu Penggugat dan Tergugat, dimana dalam memberikan keterangannya telah bersumpah (vide. Pasal 147 HIR jo. Pasal 1911 KUH Perdata) dan diyakini bahwa saksi-saksi tersebut adalah mengetahui keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dan keterangannya saling bersesuaian (vide. Pasal 170 HIR jo Pasal 1908 KUH Perdata) serta kesaksian para saksi tersebut telah sesuai dengan maksud ketentuan Pasal 76 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sehingga telah memenuhi syarat formil materiil pembuktian, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Penggugat mengenai adanya ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, adalah fakta yang diketahui sendiri dan relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 171 HIR dan Pasal 172 HIR, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat, serta keretangan saksi-saksi ditemukan fakta sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Dinar Alvi Dhiaul Firdaus umur 13 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 26 Agustus 2010, 2.Diva Alvi Maulana umur 4 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 17 Juni 2019, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan lain teman kerja Tergugat yang berasal dari Pemalang, bahkan Tergugat sudah tinggal bersama dengan perempuan lain tersebut, dan karena hal Itu Tergugat tidak mau bertangungjawab terhadap kebutuhan rumah tangga dan hutang bersama;;
3. Bahwa akibat pertengkarannya Tegugat pergi meninggalkan Penggugat hingga saat ini pisah kurang lebih 2 tahun;
4. Bahwa sejak pergi Tergugat tidak diketahui keberadaannya, meskipun sudah dicari oleh Penggugat dan ditanyakan kepada keluarganya;
5. Bahwa keluarga telah berusaha menasehati Penggugat agar sabar menunggu Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa hal tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi dapat dilihat dan disimpulkan dari hal-hal yakni dimana Tergugat yang telah ternyata pergi meninggalkan Penggugat dan tidak lagi memberikan kabar berita ataupun mengirimkan sesuatu ataupun nafkah untuk Penggugat bahkan sudah tidak lagi diketahui keberadaannya di seluruh wilayah Indonesia, meskipun telah dicari keberadaannya, sehingga komunikasi Penggugat dengan Tergugat putus sama sekali;

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga yang demikian itu tidaklah mendatangkan maslahat, dan justru akan menimbulkan ketidakpastian yang berkepanjangan dan kemudlaratan bagi kedua belah pihak suami-istri, maupun anak-anak mereka, padahal dalam kaidah fiqhiyah disebutkan mencegah kerusakan lebih didahulukan daripada mengharapkan kemaslahatan;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut juga telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam:

1. Kitab Al Anwar juz II halaman 55 :

Artinya: ?Apabila Tergugat ta?azzuz (membangkang) atau bersembunyi atau gha?ib, Hakim boleh menjatuhkan putusan berdasarkan pembuktian?;

1. Kitab Fiqh Sunnah Jus II halaman 248 yang berbunyi sebagai berikut:

Artinya: "Jika gugatan Penggugat didepan Pengadilan terbukti dengan keterangan istri atau karena pengakuan suami, sedangkan hubungan suami istri tidak dapat lagi diteruskan karena perbuatan suami yang menyakitkan, dan Pengadilan tidak berhasil mendamaikan mereka, maka boleh dijatuhkan talak ba?in kepada istrinya"

;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dan Penggugat belum pernah bercerai, maka petitum gugatan Penggugat mengenai keinginannya bercerai dari Tergugat memenuhi Pasal 119 angka (1) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu pat dikabulkan dengan putusan Verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Tentang hak hadhonah.

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak (hadlonah) terhadap anak yang masih dibawah umur bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Dinar Alvi Dhiaul Firdaus umur 13 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 26 Agustus 2010, 2.Diva Alvi Maulana umur 4 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 17 Juni 2019, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat;, Majelis Hakim berpendapat bahwa berdasarkan Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, serta adanya hubungan erat (koneksitas) dengan pokok perkara yaitu, pasca perceraian harus dijamin adanya kepastian hukum, perlindungan dan terpenuhinya hak-hak anak, maka kumulasi tersebut memenuhi syarat formil dan karenanya dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti bahwa anak bernama sudah dikaruniai 2 (dua) anak masing-masing bernama 1.Dinar Alvi Dhiaul Firdaus umur 13 tahun 5 bulan kelahiran Tuban, 26 Agustus 2010, 2.Diva Alvi Maulana umur 4 tahun 7 bulan kelahiran Tuban, 17 Juni 2019, dan sekarang anak-anak tersebut tinggal bersama Penggugat; selama ini dalam keadaan baik dibawah pengasuhan Penggugat. Kondisi anak dapat hidup, tumbuh dan berkembang sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta tersebut diatas serta dengan memperhatikan Pasal 41 huruf (a) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 105 dan Pasal 156 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, serta sesuai dengan dalil syar'i dalam Kitab Kitab Bajuri juz II halaman 195 :

Artinya : Apabila seorang laki-laki bercerai dengan isterinya, dan dia mempunyai anak dari perkawinannya dengan isterinya itu, isterinya lebih berhak untuk memeliharanya.

Maka gugatan Penggugat mengenai hak asuh anak patut dikabukan, dengan menetapkan hak asuh anak kepada Penggugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017, Penggugat wajib memberi hak akses kepada Tergugat untuk menjenguk anaknya, bahwa tidak memberi akses kepada orangtua yang tidak memegang hak hadhonah dapat dijadikan alasan untuk mengajukan gugatan pencabutan hak hadhonah.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perUndang-Undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;