Putusan PN MEDAN
390/Pdt.G/2022/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 390/Pdt.G/2022/PN Mdn
Tanggal 7 Maret 2023 — Penggugat:
Rosida Nasution
Tergugat:
1.Roslely Nasution
2.Chandra Syahputra
3.Fernando Silitonga
4.Belgiana T.Y, Hutapea, SH

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian
2. Menyatakan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01793, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 11 Maret 2016 dinyatakan sah dan berkekuatan hukum;
3. Menyatakan Penggugat bersama-sama dengan Tergugat I (Tergugat Satu) sebagai pemilik yang sah secara hukum atas sebidang tanah seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter bujur sangkar) berikut 3 (tiga) pintu berbentuk couple bangunan rumah yang berdiri diatasnya, yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih Barat, setempat dikenal juga dengan alamat Jl. Gatot Subroto, Gang Bandung, Nomor 8a, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor : 01793, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 11 Maret 2016;
4. Menyatakan Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III dan Tergugat IVtelah melakukan Perbuatan Melawan Hukum(Onrechtmatige daad);
5. Menyatakan Penggugat tidak mempunyai hubungan hukum atau tidak terkait secara hukum sebagai Subjek atau Pihak didalam Pengikatan Jual Beli yang tersebut dalam Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, tanggal 30 Januari 2021, yang dibuat oleh Belgiana T.Y, Hutapea, SH selaku Notaris di Medan;
6. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh Belgiana T.Y, Hutapea, SH, selaku Notaris dan PPAT di Kota Medan batal demi hukum;
7. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh Belgiana T.Y, Hutapea, SH, selaku Notaris dan PPAT di Kota Medan tidak mengikat secara hukum terhadap sebidang tanah seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter bujur sangkar) yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih Barat, setempat dikenal juga dengan alamat Jl. Gatot Subroto, Gang Bandung, Nomor 8a, sebagaimana tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01793, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 11 Maret 2016, berikut 3 (tiga) pintu berbentuk couple bangunan rumah yang berdiri diatasnya;
8. Menyatakan Akta Pengikatan Jual Beli Nomor 20, tanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh Belgiana T.Y, Hutapea, SH, selaku Notaris dan PPAT di Kota Medan tidak mengikat secara hukum terhadap Sertifikat Hak Milik Nomor 01793, yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan, tertanggal 11 Maret 2016, berikut 3 (tiga) pintu berbentuk couple bangunan rumah yang berdiri diatasnya;
9. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris di Medanbatal demi hukum;
10. Menyatakan Surat Kuasa tertanggal 30 Januari 2021 yang dibuat oleh Tergugat IV selaku Notaris di Medan tidak berkaitan secara hukum dan atau tidak berkekuatan hukum terhadap Penggugat dan juga terhadap sebidang tanah tersebut dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 01793 yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Cq. Kantor Pertanahan Kota Medan tertanggal 11 Maret 2016 seluas 222 M2 (dua ratus dua puluh dua meter bujur sangkar) dan berikut 1 (satu) pintu bangunan rumah yang berdiri diatasnya yang terletak di Provinsi Sumatera Utara, Kota Medan, Kecamatan Medan Petisah, Kelurahan Sei Putih Barat, setempat dikenal juga dengan alamat Jl. Gatot Subroto, Gang Bandung, Nomor 8a;
11. Menetapkan tanah dan bangunan sebagaimana Sertifikat Hak Milik Nomor 01793/Sei Putih Barat sepanjang bagian milik Tergugat I dipergunakan sebagai jaminan ganti kerugian yang dialami Tergugat III sejumlah Rp. 100.000.000.- (seratus juta rupiah) ditambah bunga sejumlah 1% (satu) persen sebulan sejak Akta Pengikatan Jual Beli dibuat pada tanggal 30 Januari 2021;
12. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;
13. Menghukum T-1, T-2, dan T-3membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.785.000.- (dua juta tujuh ratus delapan puluh lima ribu rupiah);