Putusan PN PANGKAL PINANG
3/Pid.Pra/2024/PN Pgp

Putusan PN PANGKAL PINANG Nomor 3/Pid.Pra/2024/PN Pgp
Tanggal 6 Mei 2024 — Pemohon:
Tuan FRANKY
Termohon:
KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG cq ASISTEN TINDAK PIDANA KHUSUS

M E N G A D I L I :

DALAM EKSEPSI

Menyatakan Eksepsi Termohon untuk ditolak;

DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan permohonan praperadilan Pemohon untuk Sebagian;
2. MENYATAKAN PENYIDIKAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-10/L.9/Fd.2/01/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 ADALAH TIDAK SAH.
3. MENYATAKAN PENETAPAN TERSANGKA YANG DITETAPKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENETAPAN TERSANGKA NOMOR: PRINT-248/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 4 MARET 2024 JO. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-251/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 14 MARET 2024 JO. SURAT PERINTAH PENYIDIKAN KEPALA KEJAKSAAN TINGGI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG NOMOR: PRINT-10/L.9/FD.2/01/2024 TANGGAL 02 JANUARI 2024 ADALAH TIDAK SAH.
4. MENYATAKAN PENAHANAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP PEMOHON BERDASARKAN SURAT PERINTAH PENAHANAN (TINGKAT PENYIDIKAN) NOMOR: PRINT-290/L.9/FD.2/03/2024 TANGGAL 25 MARET 2024 ADALAH TIDAK SAH.;
5. MENYATAKAN PENYITAAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON TERHADAP BARANG-BARANG BAWAAN PEMOHON BERDASARKAN BERITA ACARA PENYITAAN TANGGAL 25 MARET 2024 ADALAH TIDAK SAH.
6. MENYATAKAN PENGGELEDAHAN YANG DILAKUKAN OLEH TERMOHON BERDASARKAN :

• BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN PABRIK PT. BILLITON PLYWOOD BERALAMAT DI DUSUN KAMPUNG ILIR, DESA BANTAN, KECAMATAN MEMBALONG, KABUPATEN BELITUNG; DAN
• BERITA ACARA PENGGELEDAHAN TANGGAL 28 FEBRUARI 2024 UNTUK PENGGELEDAHAN RUMAH BERALAMAT DI JALAN ENDEK NOMOR 42/743 (TERMOHON SALAH KETIK, BUKAN 42/743 NAMUN HARUSNYA ADALAH NOMOR 743) KECAMATAN TANJUNG PANDAN, KABUPATEN BELITUNG

ADALAH TIDAK SAH.

7. Memerintahkan Termohon untuk memulihkan kemerdekaan dan hak-hak hukum serta nama baik Pemohon seketika setelah putusan praperadilan dibacakan seperti sediakala sebelum penetapan Tersangka;

8. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah nihil

9. Menolak permohonan pemohon praperadilan untuk selebihnya;