Putusan PN KOLAKA
1/Pdt.G.S/2024/PN Kka

Putusan PN KOLAKA Nomor 1/Pdt.G.S/2024/PN Kka
Tanggal 21 Mei 2024 — Penggugat:
BRI CABANG KOLAKA
Tergugat:
1.HAMDIAN
2.RATNA
Turut Tergugat:
HALINO

1. Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat yang mana Penggugat mendaftarkan perkara secarae-courtdengan REZA SETIAJI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kolaka berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 5 tanggal 3 Desember 2018 dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk., memberikan kuasa bertindak untuk dan atas nama kepada Andi Achmad Nugroho sebagai Kepala Unit Wolo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka,Rachmawati sebagaiPetugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka danBahriadi sebagaiMantri Unit Wolo PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk. Kantor Cabang Kolaka, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Subtitusi No. B.924/KC-XIII/MKR/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024 yang belum didaftarkan di Kepaniteraan Negeri Kolaka dan Surat Tugas No. B925/KC-XIII/MKR/03/2024 tertanggal 14 Maret 2024, setelah diteliti dalam gugatan dan surat kuasanya, tidak ditemukan adanya surat kuasa dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada REZA SETIAJI No. 5 tanggal 3 Desember 2018 sebagaimana yang diterangkan dalam gugatana-quo,maupun tidak ada surat tugas dari institusi Penggugat,sertasebagaimana terlampir dalam berkas gugatannya bahwa surat kuasa khusus subtitusi tertanggal 14 Maret 2024 dan bukti permulaan Penggugat belum didaftarkan di kepaniteraan Pengadilan Negeri Kolaka;
2. Menimbang, bahwa Pasal 4 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menerangkan bahwa ?Penggugat dan Tergugat dalam gugatan sederhana berdomisili di daerah hukum Pengadilan yang sama?, demikian juga sebagaimana amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mewajibkan ditunjuknya kuasa, kuasa insidentil atau wakil yang beralamat di wilayah hukum/ domisili Tergugat dengan surat tugas jika Penggugat yang berada diluar wilayah hukum. Merujuk dari ketentuan tersebut, setelah mempelajari dan memeriksa berkas perkara diperoleh bahwa tidak ada surat kuasa dari PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk kepada REZA SETIAJI selaku Pemimpin Cabang PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk Kantor Cabang Kolaka dan tidak ada surat tugas dari institusi Penggugat, maka Pengadilan beranggapan gugatan yang diajukan tidak memenuhi kriteria dalam amanat Pasal 4 ayat (3) poin a Peraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhanaa quo;
3. Menimbang, bahwa setelah mempelajari berkas perkara diperoleh bahwa kewajiban Penggugat untuk melampirkan bukti permulaan untuk mendukung gugatannya telah dipenuhi tetapi bukti-bukti permulaan tersebut belum dilegalisasi padahal berdasarkan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana sebagaimana telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana mensyaratkan bahwa penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah legalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana, sehingga tidak memenuhi syarat Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanaa quo;
4. Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Pengadilan berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
5. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka perlu mengeluarkan penetapan;
6. Mengingat, Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana telah diubah denganPeraturan Mahkamah Agung No. 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung No. 2 Tahun 2015 tentang Tatacara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana;

MENETAPKAN :

1.Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2.Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 1/Pdt.G.S/2024/PN Kka dalam register perkara;dan

3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.