Putusan PN PAINAN
3/Pdt.G.S/2024/PN Pnn

Putusan PN PAINAN Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pnn
Tanggal 30 Mei 2024 — Penggugat:
ABU NAZAR BA
Tergugat:
ASRIL

Menimbang, bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana mengatur mengenai adanya pemeriksaan pendahuluan yang dilakukan oleh Hakim dalam gugatan sederhana setelah ditetapkan oleh Ketua Pengadilan untuk memeriksa gugatan sederhana. Bahwa Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menggariskan ketentuan sebagai berikut :

1. Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini;
2. Hakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;
3. Apabila dalam pemeriksaan, Hakim berpendapat bahwa gugatan tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka Hakim mengeluarkan penetapan yang menyatakan bahwa gugatan bukan gugatan sederhana, mencoret dari register perkara dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat;
4. Terhadap penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan upaya hukum apapun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana tersebut dapat disimpulkan dalam menentukan suatu gugatan yang diajukan adalah gugatan sederhana atau tidak, Hakim dapat menilai sederhana atau tidaknya pembuktian dari gugatan yang diajukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6 ayat (4) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana disebutkan bahwa ?Penggugat wajib melampirkan bukti surat yang sudah dilegalisasi pada saat mendaftarkan gugatan sederhana?;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya menyebutkan mengajukan bukti surat sebanyak 4 (Empat) bukti surat, yaitu P-1 berupa Fotokopi Perjanjian Tertanggal 8 Agustus 2023, P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10-9-2022, P-3 berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 2 Nopember 2022, P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan bahwa pada awalnya antara Penggugat dan Tergugat telah ada perjanjian Jual Beli Tanah beserta rumah, untuk itu Penggugat telah mengajukan bukti surat P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10-9-2022. Selanjutnya Penggugat dalam dalil gugatannya menyebutkan bahwa antara Penggugat dan Tergugat kemudian bersepakat untuk membatalkan jual-beli tanah tersebut dan sepakat untuk mengembalikan uang persekot yang telah dibayarkan Penggugat terhadap tergugat sebanya Rp. 65.000.000,00 (Enam Puluh Lima Juta Rupiah), didasarkan pada bukti surat -1 berupa Fotokopi Perjanjian Tertanggal 8 Agustus 2023, P-3 berupa Fotokopi Kwitansi tertanggal 2 Nopember 2022, dan P-4 berupa Fotokopi Kwitansi Tertanggal 6 Desember 2022;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Fotokopi Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 10-9-2022, bahwa antara penggugat dan tergugat pernah terjadi jual beli sebidang tanah beserta rumah yang terletak di Jalan Darwis Painan, kemudian didalam posita surat gugatan sederhana yang diajukan penggugat, diketahui bahwa ternyata tanah yang dijual oleh Tergugat tersebut merupakan tanah milik Kaumnya, yang mana Penggugat ketahui ketika Penggugat akan membersihkan tanah dan rumah tersebut Penggugat ditemui oleh tetangga sekitar dan Penggugat diancam tidak akan diberikan akses jalan. Selanjutnya setelah kejadian tersebut akhirnya Penggugat menemui Tergugat meminta pertanggungjawaban yang akhirnya terjadilah kesepakatan bahwa Tergugat akan mengembalikan uang Penggugat yang telah diserahkan sebanyak Rp. 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah) sebagaimana kwitansi tertanggal 2 November 2022 sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan kwitansi tertanggal 6 Desember 2022 sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah), dan penggugat mendalilkan bahwa inilah yang menjadi pokok sengketa antara Penggugat dan Tergugat, terhadap hal tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang bahwa terhadap pokok perkara sebagaimana diuraikan diatas, Hakim menilai nantinya di persidangan terlebih dahulu harus dibuktikan apakah benar adanya telah terjadi jual beli sebidang tanah dan rumah antara Penggugat dan Tergugat yang mana didalamnya terdapat pembuktian juga terkait status kepemilikan dari tanah tersebut yang sesuai dalil posita penggugat adalah tanah milik kaum tergugat dan bukanlah tanah milik tergugat pribadi, dengan demikian hakim menilai terhadap pokok perkara Gugatan sederhana ini pembuktiannya tidak lagi sederhana sebagaimana ketentuan didalam Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana

Menimbang bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas dengan dikaitkan ketentuan Pasal 11 Peraturan Mahkamah Agung tersebut maka setelah dilakukan pemeriksaan pendahuluan, Hakim menilai pembuktian dalam perkara ini tidak lagi sederhana sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, oleh karenanya Hakim berpendapat gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana dan untuk itu Hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Perkara Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Painan untuk mencoret perkara Nomor 3/Pdt.G.S/2024/PN Pnn dalam register perkara. Selain itu juga diperintahkan untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (2) dan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara No. 3/Pdt.G.S/2024/PN Pnn dalam register perkara; dan

3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.