1. Beranda
  2. Pengadilan
  3. PN MEDAN
  4. Perdata Khusus

Putusan PN MEDAN
7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.

    Putusan PN MEDAN Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.
    Tanggal 2 Agustus 2018 —Pemohon:
    PT. HIGH SPEED SHIPYARD
    Termohon:
    PT. ANGGREK HITAM
    Nomor 7/Pdt.Sus-PKPU/2018/PN Niaga Mdn.
    Tingkat Proses Pertama
    Klasifikasi Perdata Khusus
    Kata Kunci Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang
    Tahun 2018
    Tanggal Register 25 April 2018
    Lembaga Peradilan PN MEDAN
    Jenis Lembaga Peradilan PN
    Hakim Ketua Hakim Ketua Zufida Hanum
    Hakim Anggota Br Hakim Anggota Abd. Hadi Nasution, Hakim Anggota Firza Andriansyah
    Panitera Panitera Pengganti: Joni
    Amar Lain-lain
    Amar Lainnya DITOLAK
    Catatan Amar
    1. Menolak Pemberian Perpanjangan Penundaan Kewajiban Pembayaran (PKPU) Utang Tetap Debitor/ PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU); ---------------
    2. Menyatakan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Tetap PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU) telah berakhir;-----------------------------------------------------
    3. Menyatakan PT Anggrek Hitam yang beralamat di Jl. Raya Pelabuhan Kabil, Kampung Baru, Kecamatan Nongsa, Batam, berada dalam keadaan pailit dengan segala akibat hukumnya;---------------------------------------------------------
    4. Menunjuk saudara Erintuah Damanik, S.H,.M.H., Hakim Niaga Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Medan sebagai Hakim Pengawas untuk mengawasi proses Pemberesan Kepailitan PT Anggrek Hitam ; ----------------
    5. Mengangkat Saudara Bhoma Satriyo Anindito, S.H. pengurus yang terdaftar di Kementerian Hukum dan HAM RI dengan Nomor AHU.AH.04.03-17 beralamat Sudirman-Penthouse Plaza Marein 23th Floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 76-78, dan Saudara Mokhamad Sadikin, S.H., pengurus yang terdaftar di Kementrian Hukum dan HAM RI Nomor. AHU.AH.04.03-34 beralamat di Jl. Tanah Abang IV Dalam No.3, Rt.011, Rw 004, Petojo Selatan, Gambir, Jakarta Pusat, Sebagai Tim Pengurus dalam perkara PKPU PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU) menjadi Tim Kurator dalam perkara Kepailitan PT Anggrek Hitam; ------------------------------
    6. Menetapkan biaya pengurusan dan imbalan jasa bagi Pengurus serta biaya perkara dalam proses PKPU PT Anggrek Hitam (Dalam PKPU) akan ditetapkan segera setelah Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang diputus berakhir;-------------------------------------------------------------------------------
    7. Menetapkan biaya pemberesan dan imbalan jasa kurator akan ditetapkan kemudian setelah kepailitan berakhir;----------------------------------------------------
    8. Menghukum Termohon untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp.6.458.000,00 (enam juta empat ratus lima puluh delapan ribu rupiah) ;-------------------------------------------------------------------------

    Tanggal Musyawarah 2 Agustus 2018
    Tanggal Dibacakan 2 Agustus 2018
    Kaidah —
    Abstrak


39
53