Putusan PA BONTANG
145/Pdt.G/2024/PA.Botg

Putusan PA BONTANG Nomor 145/Pdt.G/2024/PA.Botg
Tanggal 14 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon (Akip bin Nuri ) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Rusti Yanti binti H.Mustakim) dihadapan sidang Pengadilan Agama Bontang;
3. Menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati dan melaksanakan seluruh isi yang terdapat di dalam Kesepakatan Perdamaian Sebagian Tuntutan Objek/Hukum yang telah disetujui tersebut tertanggal 28 Mei 2024, yaitu:

1. Menetapkan hak asuh (hadanah) anak yang bernama Al Khalis bin Akip diserahkan kepada Termohon sebagai ibu kandungnya;
2. Memerintahkan Pemegang hak asuh anak yakni Termohon memberikan akses kepada yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dan meluangkan kasih sayang kepada anaknya kapanpun dalam waktu yang disepakati Pemohon dan Termohon. Apabila Pemegang hak asuh anak tidak memberi akses kepada yang tidak memegang hak asuh anak untuk bertemu dengan anaknya, maka dapat dijadikan alasan bagi yang tidak memegang hak asuh anak untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak (hadanah) di Pengadilan di mana anak tersebut bertempat tinggal;
3. Menghukum Pemohon memberikan nafkah kepada anak Al Khalis bin Akip sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan yang diserahkan melalui Termohon, nafkah tersebut diberikan hingga ketiga anak tersebut dewasa/mandiri atau sampai berusia 21 tahun dengan kenaikan sebesar 10% setiap tahunnya di luar biaya pendidikan dan kesehatan;
4. Menghukum Pemohon memberikan Nafkah Iddah kepada Termohon sejumlah Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) selama masa iddah, nafkah tersebut diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon di persidangan Pengadilan Agama Bontang;
5. Menghukum Pemohon memberikan Mut?ah kepada Termohon berupa cincin emas seberat 2 gram, mut?ah tersebut diserahkan sesaat sebelum ikrar talak diucapkan oleh Pemohon atau kuasanya di persidangan Pengadilan Agama Bontang;
6. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sejumlah Rp440.000,00 (empat ratus empat puluh ribu rupiah);