Putusan PN Nanga Bulik
86/Pid.B/LH/2023/PN Ngb

Putusan PN Nanga Bulik Nomor 86/Pid.B/LH/2023/PN Ngb
Tanggal 13 Juni 2024 — Penuntut Umum:
1.HARWANTO, S.H.
2.SUTRISNO TABEAS,.S.H.M.H.
3.DWINANTO AGUNG WIBOWO. S.H., M.H.
4.VALENTINO HARRY PARLUHUTAN MANURUNG, S.H.
5.TAUFAN AFANDI, S.H.
6.M. AFIF HIDAYATULLOH, S.H., M.H.
Terdakwa:
M. SURIANSYAH

M E N G A D I L I

1. Menyatakan perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa M. Suriansyah terbukti, tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu tindak pidana ataupun kejahatan;
2. Melepaskan Terdakwa dari tuntutan hukum (onslag van alle recht vervolging);
3. Memulihkan hak-hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa:
   • 1 (satu) lembar asli berupa data tanam kelapa sawit;
   • 3 (tiga) lembar asli berupa data karyawan;
   • 1 (satu) bundel laporan bulanan Tembayau Estate bulan Juli 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Dwi Risriyanto;

• Peta kebun Haji M. SURIANSYAH, pada 31 Mei 2023, dengan luasan 157,29 Ha;
• Peta hasil Overlay Lahan yang sudah Land Clearing (LC), dengan Citra Satelit 25 Juni 2023;

Dikembalikan kepada Saksi Shofyan Alif;

• 1 (satu) bendel surat perjanjian Kerja Asli bermaterai dengan No. 001/Land Clearing/TBYEST/VI/2023, tanggal 01-06-2023 antara H.M. SURIANSYAH dan CV. Alasmas;
• 15.1 (satu) lembar Kwitansi asli pembayaran BAPP LC kebun Tembayau Estate milik H.M. SURIANSYAH sebesar Rp138.688.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta enam ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) tanggal 2 Juli 2023;
• 1 (satu) lembar fotocopy kuitansi PT. Lintang Borneo Mandiri pembayaran pupuk dari H. M. SURIANSYAH sebesar Rp220.000.000,00 (dua ratus dua puluh juta rupiah) tanggal 18 April 2023 yang telah dilegalisir;
• 1 (satu) bendel fotocopy berita acara pemeriksaan pekerjaan dari kontraktor EKA ARI WIJAYA;

Dikembalikan kepada Saksi Dedy Ardiansyah, S.H.;

• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pendirian No. 01 tanggal 1 Nopember 2007 Notaris SURYA, S.H;
• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Grace Putri Perdana No. 6 tanggal 22 Juni 2020 Notaris MUSLIM, SH M.Kn;
• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Akte Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT Grace Putri Perdana No. 19 tanggal 16 Juni 2023 Notaris MUSLIM, SH M.Kn;
• 11 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK.481/Menhut-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor: SK.4443/MenLHK-PHL/PUPH/HPL/10/2022 tanggal 28 Oktober 2022 tentang Persetujuan Perubahan Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hutan Perizinan Berusaha Pemanfaatan Hutan Periode tahun 2014 ? 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana di Prov. Kalimantan Tengah;
• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Direktur PT Grace Putri Perdana Prov. Kalimantan Tengah Nomor: 017/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 14 Juni 2023 tentang Persetujuan Rencana Kerja Tahunan Pemanfaatan Hutan (RKTPH) tahun 2023 atas nama PT. Grace Putri Perdana;
• 1 (satu) bundel fotocopy terlegalisir berupa Keputusan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor: SK 740/MENLHK/SETJEN/HPL.3/9/2021 tanggal 13 September 2021 tentang Perubahan atas keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK.481/MENHUT-II/2013 tanggal 4 Juli 2013 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu pada Hutan Tanaman Industri kepada PT Grace Putri Perdana atas areal hutan produksi seluas 28.990 Hektar di Kab. Lamandau, Prov. Kalimantan Tengah;
• Surat PT Grace Putri Perdana kepada Kepala Dinas Kehutanan Prov. Kalimantan Tengah No : 016A/GPP-JKT/VI/2023 tanggal 12 Juni 2023 hal bantuan dan tindakan pengamanan hutan;

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Ir. Azhar Ibrahim;

5. Membebankan biaya perkara kepada Negara;