Putusan PN BOGOR
209/Pdt.G/2023/PN Bgr

Putusan PN BOGOR Nomor 209/Pdt.G/2023/PN Bgr
Tanggal 5 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat

MENGADILI:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sebagaimana tertuang dalam Akta Perkawinan Nomor: 474.2/332-DKCSKB/2005 tertanggal 12 Desember 2005 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil Dan Keluarga Berencana Kabupaten Tangerang putus karena perceraian dan dengan segala akibat hukumnya.
3. Menetapkan Hak Asuh terhadap ketiga anak yang masih dibawah umur dan saat ini tinggal bersama dengan Penggugat, masing-masing bernama
   1. Abigail Nadyn Bintoro Ajie, Perempuan yang lahir pada tanggal 07 September 2006.
   2. Gabrielle Gwen Bintoro Ajie, perempuan yang lahir pada tanggal 07 Juni 2010.
   3. Elena Odelia Bintoro Ajie, perempuan yang lahir pada tanggal 29 Oktober 2013.

berada dalam Hak Asuh Penggugat sebagai ibu kandungnya untuk merawat, memelihara dan mendidik hingga dewasa atau telah kawin sebelum memasuki usia dewasa tanpa mengurangi hak Tergugat sebagai ayah kandungnya dengan pembagian waktu bersama anak yang setara, mengingat anak tersebut masih dibawah umur masih membutuhkan peranan ibu dan ayahnya, walaupun telah berpisah.

4. Menghukum Tergugat membayar uang nafkah terhadap ketiga anak yang bernama Abigail Nadyn Bintoro Ajie, Gabrielle Gwen Bintoro Ajie dan Elena Odelia Bintoro Ajie, sebesar Rp1.500.000,00 (Satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya yang harus dibayarkan oleh Tergugat kepada Penggugat paling lambat setiap tanggal 05 dari bulan berjalan terhitung sejak gugatan ini didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bogor hingga anak-anak Penggugat dan Tergugat dewasa atau telah kawin sebelum memasuki usia dewasa.

5. Memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Kependudukan Catatan Sipil di tempat peristiwa perkawinan dilangsungkan yaitu Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Tangerang dan tempat terjadinya perceraian yaitu Kantor Kependudukan Catatan Sipil Kota Bogor.

6. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat atau kepada Kuasa yang ditunjuk untuk itu melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bogor tentang perceraian paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak putusan pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sebesar Rp232.000,00 (Dua ratus tiga puluh dua ribu rupiah).