Putusan PN KUPANG
40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg

Putusan PN KUPANG Nomor 40/Pid.Sus-TPK/2022/PN Kpg
Tanggal 15 Nopember 2022 —Penuntut Umum:
NURCHOLIS, S.H., M.H
Terdakwa:
Ir. BENYAMIN HENDRIK NDAPAMERANG

M E N G A D I L I:

1. Menyatakan Terdakwa Ir.BENYAMIN HENDRIK NDAPAMERANG, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Korupsi melanggar pasal 5 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan, serta pidana denda sebesar Rp 100.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti:

• Barang bukti nomor 1a, berupa 4 (empat) buah anak kunci;

Dikembalikan kepada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang;

• Barang bukti nomor 1b, berupa 1 (Unit) Handphone merk Pocophone warna Steelblue; dan barang bukti nomor 1c, berupa 1 (Unit) Handphone merk Samsung warna Hitam;

Dikembalikan kepada Terdakwa;

• Barang bukti nomor 1d, berupa 1 (Buah) Amplop berwarna putih bertuliskan ?Persatuan perusahaan Realestate Indonesia?;

Dirampas untuk dimusnahkan;

• Barang bukti nomor 1e, berupa Uang Tunai sebesar Rp.15.000.000,- (lima belas juta rupiah) dengan uang pecahan sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah);

Dirampas dan selanjutnya disetorkan pada kas negara oleh penuntut umum;

• Barang bukti nomor 1 huruf :

1. 1 (satu) jepitan fotocopi Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri RI, Menteri Keuangan RI, Menteri PUPR RI dan Menteri Investasi/Kepala BKPM RI Nomor : 973/1030/SJ, Nomor : SE-1/MK.07/2022, Nomor : 06/SE/M/2022, Nomor : 399/A.1/2022 tanggal 25 Februari 2022;
2. 1 (satu) lembar Daftar Hadir Rapat hari Jumat Tanggal 04 Februari 2022 bertempat di Ruang Garuda lantai 2 Kantor walikota Kota Kupang;
3. 1 (satu) Jepitan fotocopi surat dari Sekretaris Kabinet RI Nomor: B.84/Seskab/Ekon/02/2022 tanggal 11 Februari 2022 tentang Penyelesaian Permasalahan Pelayanan PBG Serta Pelaksanaan Kebijakan Pemberian Insentif PPN DTP Sektor Perumahan;
4. 1 (satu) Jepitan fotocopi Surat Edaran Dari Kementerian Dalam Negeri RI Nomor: 011/5976/SJ Tanggal 21 Oktober 2021 tentang Percepatan Penyusunan Regulasi Persyaratan Dasar Perizinan Berusaha, Penyelenggaraan Layanan Persetujuan Bangunan Gedung dan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung, Serta Retribusi Penggunaan Tenaga Kerja Asing;

Dikembalikan pada saksi Pauto Wirawan Neno, SH (Kabag Hukum SETDA Kota Kupang);

• Barang Bukti nomor

1. a.1 (satu) bundle fotokopi dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Tahun Anggaran 2022;

b.1 (satu) jepit Asli petikan keputusan walikota kupang nomor: BKPPD.821/69/D/I/2019 tanggal 17 Januari 2019 atas nama Ir. Benyamin Hendrik Ndapamerang;

b. 1 (satu) jepit fotokopi dokumen Keputusan Wali Kota Kupang Nomor: 1/KEP/HK/2022 Tanggal 03 Januari 2022 Tentang Pejabat Pengguna Anggaran, Kuasa Penggunaan Barang, Bendahara Penerimaan, Bendahara Pengeluaran Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Bendahara Pengeluaran Pembantu TK Pembina/SKB/SMP Lingkup Pemerintah Kota Kupang Tahun Anggaran 2022;

c. 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin H. Ndapamerang (Jakarta, 09 ? 13 Maret 2022);

d. 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Nila Tri Sartika, ST. (Jakarta, 09 ? 13 Maret 2022);

1. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Serila M. Saliman, ST. (Jakarta, 09 ? 13 Maret 2022);
2. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST., M.Si. (Jakarta, 09 ? 13 Maret 2022);
3. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Nelly Mayesthy Dengah, ST. (Jakarta, 09 ? 13 Maret 2022);
4. . 1 (satu) lembar asli Buku Rekapitulasi Pengeluaran Perincian Objek Belanja Tanggal 31 Maret Tahun Anggaran 2022;
5. . 1 (satu) jepit asli Dokumen Laporan Perjalanan Dinas Luar Daerah Tanggal 15 Maret 2022;
6. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Mahyudin E. Azhari, ST., MT. (Jakarta, 21 ? 24 Maret 2022);
7. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Miky O. S. Natun, ST., M.Si. (Jakarta, 21 ? 24 Maret 2022);
8. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Ir. Benyamin H. Ndapamerang (Jakarta, 21 ? 24 Maret 2022);
9. . 1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Paulus A. Guiputra, ST., MT. (Jakarta, 21 ? 24 Maret 2022);
10. .1 (satu) jepit asli dokumen Lampiran 2 Peraturan Wali Kota Kupang Nomor: 51 Tahun 2017 Tanggal 16 Juni 2017 Tentang Perincian Perhitungan Biaya Perjalanan Dinas Jabatan Maxi N. Dethan, ST., M.Si. (Jakarta, 21 ? 24 Maret 2022);
11. .1 (satu) jepit asli Dokumen Buku Kas Bendahara Pengeluaran Tahun Anggaran 2022 Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang Nusa Tenggara Timur
12. Dikembalikan kepada saksi Thelensye Nixon Tella (Bendahara Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Kupang);
13. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,-(lima ribu rupiah).