Putusan PN PALANGKARAYA
29/Pid.B/LH/2023/PN Plk

Putusan PN PALANGKARAYA Nomor 29/Pid.B/LH/2023/PN Plk
Tanggal 17 April 2023 —Penuntut Umum:
1.SUTRISNO TABEAS, SH., MH
2.JANUAR HAPRIANSYAH,SH.,MH
3.R. Alif Ardi Darmawan, S.H.
4.I WAYAN GEDIN ARIANTA,S.H.,M.H
Terdakwa:
BUDI SUGENG PRAYITNO bin BASIR

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Budi Sugeng Prayitno bin Basir terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?turut serta dengan sengaja mengangkut, menguasai atau memiliki hasil hutan kayu yang tidak dilengkapi secara bersama surat keterangan sahnya hasil hutan?;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dan denda sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan supaya terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
   • 1 (satu) unit Truk Fuso dengan Nomor Polisi KT 8678 BD, Kabin warna Merah, merek MITSUBISHI, Tipe FUSO FM 517 H, Model Truck, Nomor Rangka FM517H-041354, Nomor Mesin 6D16C-603287;

• 1 (satu) buah kunci kontak Truk FUSO dengan Nomor Polisi KT 8678 BD;
• 1 (satu) buah Surat Tanda Nomor Kendaraan Bermotor Truk Fuso dengan Nomor Polisi KT 8678 BD, Kabin warna Merah, merek MITSUBISHI, Tipe FUSO FM 517 H, Model Truck, Nomor Rangka FM517H-041354, Nomor Mesin 6D16C-603287;
• Kayu gergajian / kayu olahan (sawn timber) dengan jumlah = 1.537 keping = 30,2753 M³ (tiga puluh koma dua tujuh lima tiga meter kubik);

Dirampas untuk Negara

• 1 (satu) lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu Nomor : KO.A.0764750 tanggal penerbitan 10 November 2022 berikut lampirannya berupa 1 (satu) lembar Daftar Kayu Olahan Nomor : 009/DKO-UD.SM/X/2022 tanggal 10 November 2022;

Dirampas untuk dimusnahkan;

6. Membebankan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah).