Putusan PN MEDAN
26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn

Putusan PN MEDAN Nomor 26/Pid.Sus-TPK/2023/PN Mdn
Tanggal 11 September 2023 —Penuntut Umum:
Rachmat Hidayat, SH
Terdakwa:
SULUDDIN NASUTION

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa SULUDDIN NASUTION. terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (Empat) tahun dan denda sebesar Rp200.000.000.00 (Dua ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
3. Menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada Terdakwa sejumlah Rp504.504.311,00 (lima ratus empat juta lima ratus empat ribu tiga ratus sebelas ribu rupiah) dengan ketentuan jika Terpidana tidak membayar uang pengganti selama paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, dan apabila Terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
4. Menetapkan masa penahanan yang dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
5. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan
6. Menetapkan barang bukti berupa :

1. Foto Copy SP2D Alokasi Dana Desa tahun 2017
2. Salinan Asli 1 Bundel Rekening Koran Giro Periode 28 Juli 2017 dan Formulir Permohonan Kiriman Uang
3. Salinan Asli 1 Bundel Rekening Koran Giro Periode 29 Desember 2017 dan Formulir Permohonan Kiriman Uang

Dikembalikan kepada saksi Fajaruddin Hasibuan

1. Foto Copy Surat Pernyataan Kepala Desa Gunung Manaon Tahun 2017
2. Foto Copy Surat Perjanjian Kepala Desa Gunung Manaon dengan Pengurus Karang Taruna tanggal 27 Juli 2020

Dikembalikan kepada Terdakwa Suluddin Nasution

1. Foto Copy Perdes Gunung Manaon Nomor 03/2017 tentang APBDes
2. Asli Surat Pernyataan Pertanggungjawaban Kepala Desa

Dikembalikan kepada Saksi Timbul Nasution

1. Foto Copy Permohonan Pencairan Dana Anggaran Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) Tahap I (60%) TA. 2017.
2. Foto Copy Pengusulan Pencairan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) Tahap II (40%) TA. 2017
3. Foto Copy Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) TA.2017 Desa Gunung Manaon
4. Salinan Asli Dokumen Rencana Anggaran Biaya (RAB) APBDesa TA. 2017 Desa Gunung Manaon
5. Foto Copy Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) TA. 2017 ? 2022
6. Foto Copy Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2015 tentang Pendirian, Pengurusan dan Pengelolaan dan Pembubaran Badan Usaha Milik Desa
7. Foto Copy PERMENDAGRI Nomor 113 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
8. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 16 Tahun 2017 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan PERDES tentang APBD dan Rancangan Peraturan Desa tentang APBD Perubahan
9. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 06 Tahun 2017 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Di Kab Padang Lawas TA. 2017
10. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan dan Penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) disita dari (PEMMAS);
11. Salinan Asli Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap I (40%) TA. 2021;
12. Salinan Asli Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2021;
13. Salinan Asli Dokumen Pengusulan Pencairan Dana Desa Tahap III (20%) TA. 2021
14. Salinan Asli Perubahan Rencana Kerja Pembangunan Desa (RKPDes) Tahun 2021
15. Foto Copy Peraturan Kepala Desa Gunung Manaon Nomor 02 tahun 2021 tentang Daftar Penerima Manfaat Dana Bantuan Langsung Tunai (BLT) Akibat Dampak Pandemi Corona Virus Desase 2019 (Covid 2019)
16. Foto Copy Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa
17. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 07 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Bupati dalam Evaluasi Rancangan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa kepada Camat
18. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 02 Tahun 2021 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Alokasi Dana Desa dan Dana Desa TA.2021
19. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 04 Tahun 2021 tentang Pengalokasian Alokasi Dana Desa Tahun 2021
20. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 03 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Padang Lawas TA. 2021
21. Foto Copy Peraturan Bupati Padang Lawas Nomor 01 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disita dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
22. Foto Copy Analisis Usaha dan SOP BUMDes Gunung Manaon Kecamatan Batang Lubu Sutam Tahun 2017
23. Foto Copy Perdes Gunung Manaon Nomor 03 Tahun 2021 tentang APBDes TA.2021
24. Foto Copy Peraturan Pengeluaran Dana Desa Dirjen Perbendaharaan Nomor PER-3/PB tahun 2021 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Desa Pada Dirjen Perbendaharaan

Dikembalikan kepada saksi Adi Sandra Siregar, S.STP, MM

1. Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap I (40%) TA. 2021
2. Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap II (40%) TA. 2021
3. Foto Copy Laporan Pertanggungjawaban Dana Desa Tahap III (20%) TA. 2021
4. Foto Copy Gambar kerja Rencana Pembangunan Desa Gunung Manaon TA. 2021
5. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2017 dan Cek List Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2017
6. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2018 dan Cek List Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2018
7. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2019 dan Cek List Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2019
8. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2020 dan Cek List Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2020
9. Foto Copy 1 (satu) Bundel Surat Perintah Membayar (SPM) TA. 2021 dan Cek List Persyaratan Penyaluran Dana Desa TA. 2021

7. membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);