Putusan DILMIL II 08 JAKARTA
187-K/PM.II-08/AD/VIII/2023

Putusan DILMIL II 08 JAKARTA Nomor 187-K/PM.II-08/AD/VIII/2023
Tanggal 2 Oktober 2023 — Oditur:
I Made Adnyana, S.H.
Terdakwa:
Fariz Agustyan

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Fariz Agustyan, Kopda NRP 31081616170888, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?Desersi dalam waktu damai?.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

a. Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

b. Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat-surat:

a. 5 (lima) lembar Daftar Absensi Puskesad bulan Desember 2022 sampai dengan bulan April 2023.

b. 2 (dua) lembar surat Kapuskesad Nomor R/123/II/2023 tanggal 28 Februari 2023 tentang Permohonan Pencarian Orang dan Daftar Pencarian Orang (DPO).

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Militer II-08 Jakarta pada hari Senin tanggal 2 Oktober 2023 oleh Gatot Sumarjono, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11040011591080 selaku Hakim Ketua Majelis, serta Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H., Mayor Laut (H) NRP 18897/P dan Aulisa Dandel, S.H., Mayor Sus NRP 533192 masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal yang sama, oleh Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Oditur Militer I Made Adnyana, S.H. Letkol Laut (H) NRP 14134/P, Panitera Pengganti Ricko Rikardo, S.H., Pelda NRP 21020042861082, di hadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Panitera Pengganti

Ricko Rikardo, S.H.,

Pelda NRP 21020042861082

Hakim Ketua

Gatot Sumarjono, S.H., M.H.,

Mayor Chk NRP 11040011591080

Keterangan:

1. Terdakwa menyatakan : -

2. Oditur Militer menyatakan : Menerima putusan.

3. Putusan ini belum berkekuatan hukum tetap menunggu ?Akta putusan telah memperoleh kekuatan hukum tetap dari Panitera Pengganti.

4. Tindak pidana ini dilakukan tanggal 5 Desember 2022 sampai dengan tanggal 5 April 2023 di Kesatuan Puskesad.