Putusan PN SALATIGA
11/Pdt.G.S/2024/PN Slt

Putusan PN SALATIGA Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Slt
Tanggal 13 Juni 2024 — Penggugat:
PT.BPR KRIDAHARTA
Tergugat:
PURMINAH

1. Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan sederhananya tanggal 30 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Salatiga pada tanggal 12 Juni 2024, dengan Nomor Register 11/Pdt.GS/2024/PN Slt, telah mengajukan gugatan dengan alasan-alasan sebagai berikut yang selengkapnya tercatat dan terlampir dalam berita acara persidangan perkara a quo;
2. Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana juncto Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini?;
3. Menimbang, bahwa di dalam Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana menyatakan ?para pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama?;
4. Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dan mempelajari gugatan Penggugat, didalam posita angka 1 (satu) gugatan Penggugat menguraikan bahwa Bahwa pada Tanggal 8 Juli 2022, antara Penggugat dan Tergugat telah melakukan Perjanjian Kredit dan Penggugat sebagai Kreditur, Tergugat sebagai Debitur sebagaimana tertuang dalam Perjanjian Kredit nomor V.140/LIII/07/2022, dengan rincian dan seterusnya sebagaimana diuraikan pada gugatannya angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat);
5. Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat angka 1 (satu) sampai dengan angka 4 (empat) kemudian disambung dengan angkat 1 (satu) sampai dengan angka 5 (lima) sebagaimana gugatan tersebut, maka menurut pandangan Pengadilan Negeri Salatiga/Hakim in cassu ada pihak lain yang tidak ikut ditarik sebagai pihak dalam perkara a quo yaitu yakni TRI JOKO PURWANTO yang yang turut hadir dan menandatangani perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat atau untuk selanjutnya disebut debitur/peminjam;
6. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dan dengan dihubungkan dengan Pasal 1 Ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, maka Hakim berpendapat bahwa adanya pihak lain yang ikut disebutkan oleh Penggugat dalam perjanjian kredit antara Penggugat dengan Tergugat oleh Penggugat lain tersebut tidak ikut Tarik sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo, dan antara fundamentum petendi atau dasar gugatan atau dasar tuntutan (grondslag van de lis) yang dirumuskan oleh Penggugat tidaklah cukup hanya untuk merumuskan peristiwa hukum yang menjadi dasar tuntutan sebagaimana didalilkan dalam petitum gugatan Penggugat poin 2 (dua) dan 3 (tiga), yang pembuktiannya tidak lagi sederhana, sehingga menjadikan gugatan sederhana yang diajukan oleh Penggugat tidak memenuhi syarat sebagaimana yang telah diatur di dalam Pasal 1 Ayat (1), Pasal 3 Ayat (2) dan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana;
7. Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Hakim berpendapat bahwa gugatan a quo tidak termasuk dalam gugatan sederhana;
8. Menimbang, bahwa oleh karena Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat tidak termasuk dalam gugatan sederhana, maka berdasarkan Pasal 11 Ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, haruslah diperintahkan untuk mencoret perkara a quo dari register perkara a quo dan memerintahkan pengembalian sisa biaya perkara kepada Penggugat?;
9. Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo telah dicoret dalam register perkara, dan telah ada biaya yang dikeluarkan dalam perkara ini, maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat, sedangkan sisa panjar biaya perkara a quo dikembalikan kepada Penggugat;
10. Memperhatikan, ketentuan Pasal 11 Ayat (1) dan (3) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana jo. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dan Pasal 1 ayat (1) dan Pasal 4 Ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana dan Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;MENETAPKAN:
    1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
    2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mencoret perkara Nomor 11/Pdt.G.S/2024/PN Slt. dalam register perkara;
    3. Membebankan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.150.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah);
    4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Salatiga untuk mengembalikan sisa panjar biaya perkara a quo kepada Penggugat;