Putusan PN TANGERANG
222/Pdt.G/2023/PN Tng

Putusan PN TANGERANG Nomor 222/Pdt.G/2023/PN Tng
Tanggal 4 Juni 2024 — Penggugat:
SUTISNA SENJAYA, S.H
Tergugat:
1.Pemerintah Republik Indonesia Cq. Menteri Dalam Negeri
2.Gubernur selaku Kepala Pemerintah Daerah Propinsi Jawa Barat
3.Bupati selaku Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten Tangerang
4.PT. Perkebunan XI atas Perkebunan Serpong
5.Kantor Pertanahan Kabupaten Tangerang
6.Kantor Pertanahan Kota Tangerang Selatan
7.PT. Bintaro Jaya, Cq. PT. Jaya Real Property
8.PT. Dana Reksa ( Persero )
9.Murdani
Turut Tergugat:
1.Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Cq. Dirjen Binamarga, Cq. Direktorat Jalan Bebas Hambatan, Perkotaan dan Fasilitas Jalan Daerah, Cq. Satan Kerja Pengadaan Tanah Jalan Tol Wilayah I, Cq. Pengadaan Tanah Jalan Tol Kunciran Serpong
2.Achmad Abid, S.H., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kabupaten Tangerang
3.Rika Silviana, S.H., Mkn., Pejabat Pembuat Akta Tanah Wilayah Kota Tangerang
4.Pemerintah Kota Tengerang Selatan, Cq. Carat Kecamatan Pondok Aren, Cq. Lurah Kelurahan Parigi
5.Ranan bin Nosan Entong, Ahli waris Aim. Nosan Entong

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian ;
2. Menyatakan Penggugat adalah salah satu ahli waris dari Para ahli waris Keluarga M.S Padmawijaya alias Pieter Meyer bin WL Samuel De Meyer, berdasarkan Penetapan Pengadilan Agama Bogor Nomor : 09/Pdt.P/2008/PA.Bgr., tertanggal 2008 dan berdasarkan Akta Notaris Nomor : 06, Aden Dahri, S.H., M.Kn., tertanggal, 06 Februari 2023 yang berkantor di Jl. Veteran II, No. : 50, Gg. PT. Brite, Desa Teluk Pinang, Kecamatan Ciawi, Kabupaten Bogor ;
3. Menyatakan Tergugat I telah melakukan perbuatan melanggar hukum sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yaitu mencabut hak-hak kepemilikan atas tanah Penggugat (ahli waris M.S. Padmawijaya alias Pieter Meyer bin WL Samuel De Meyer), berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 2191, 2192, 2193, 2194 dan 1511 atas nama Willem de Meyer seluas 1.938.2850 M2 yang terletak di Serpong, Kabupaten Tangerang, Propinsi Jawa Barat tersebut, dengan cara menerbitkan SK Mendagri No. : 15/ HGU/ DA/ 1976, tanggal, 18 Mei 1976 ;
4. Menyatakan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 15/ HGU/ DA/ 1976, tanggal, 18 Mei 1976 berikut semua produk hukum dan turunan produk hukum yang mendasarkan pada SK Mendagri Nomor : 15/ HGU/ DA/ 1976 tertanggal, 18 Mei 1976, adalah cacad hukum formil dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya, antara lain :
5. Menyatakan Penggugat sebagai penerima kuasa dari ahli waris Wellem de Meyer adalah Pemilik yang sah atas bidang tanah seluas 1.938.2850 m² berdasarkan salinan Surat Ukur Tanah tanggal 29 Desember 1930 yang di keluarkan Kepala Kantor Kadaster di Bandung ;
6. Menyatakan tanah seluas 2.480 M² dengan NIB : 150 D dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 257 yang terkena jalan Tol Kunciran ? Serpong dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 24.648.501.000,- ( Dua puluh empat milyard enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah ) adalah merupakan bagian dari bidang tanah milik Penggugat berdasarkan Eigendom Verponding Nomor : 2191, 2192, 2193, 2194, dan 1511 atas nama Willem Meyer, tanggal, 19 Desember 1936 tersebut dengan luas 1.938.2850 M², yang sejak zaman Pemerintahan Hindia Belanda dijadikan usaha Pertanian/Perkebunan Karet yang dikenal Perkebunan Karet ?Serpong?.
7. Menyatakan Penggugat sebagai ahli waris Alm. Welem de Meyer sebagai pihak yang berhak untuk mengambil atau menerima pembayaran uang ganti kerugian atas tanah seluas 2.480 M² dengan NIB : 150 D dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 257 yang terkena jalan Tol Kunciran ? Serpong dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 24.648.501.000,- ( Dua puluh empat milyard enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah ) ;
8. Menyatakan Girik Garapan C, Blok. 34 D II, tertanggal. 10 Juli 1976 seluas 20,000 M² atas nama Nosan bin Entong adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan segala akibat hukumnya.
9. Menyatakan Oper alih Garapan atas tanah yang berdasarkan pada Girik Garapan C, Blok 34, D II, tertanggal, 10 Juli 1976 seluas 20,000 M² atas nama Nosan Entong dari Ranan bin Nosan Entong kepada Murdani adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.
10. Menyatakan Tergugat IX Cq. Murdani dan Turut Tergugat V Cq. Ranan bin Nosan Entong sebagai pihak yang tidak berhak mengajukan klaim atas uang ganti rugi ganti kerugian atas tanah seluas 2.480 M² dengan NIB : 150 D dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 257 yang terkena jalan Tol Kunciran ? Serpong dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 24.648.501.000,- ( Dua puluh empat milyard enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah ).
11. Menyatakan Tergugat VII Cq. PT. Jaya Real Property telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum, karena mengajukan gugatan Perdata di Pengadilan Negeri Tangerang dengan Nomor Perkara : 448/Pdt.G/2022/PN.Tng berdasarkan sertifikat HGB No.00221/ Parigi Baru yang tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum dengan mengaku sebagai pihak yang berhak menerima uang ganti rugi atas tanah seluas 2.480 M² dengan NIB : 150 D dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 257 yang terkena jalan Tol Kunciran ? Serpong sebesar Rp. 24.648.501.000,- ( Dua puluh empat milyard enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah ).
12. Menyatakan Tergugat I Cq. Mendagri telah melakukan Perbuatan Melawan Hukum karena telah menerbitkan SK. Mendagri No.15 / HGU / DA / 1976 tanggal, 18 Mei 1976 yang menghapus hak erfpach Eigendom No. : 2191, 2192, 2193, 2194 dan 1511 atas perkebunan Serpong seluas 217.5570 Hektar berdasarkan Undang-Undang No. : 86 Tahun 1958 jo PP No. 19 Tahun 1959 tanpa memberikan ganti rugi kepada Penggugat sebagai pemilik Hak Eigendom Verponding yang haknya di cabut, sehingga menimbulkan kerugian Materil sebesar Rp.475.351.499.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
13. Menghukum Tergugat I Cq. Mendagri membayar ganti rugi materil kepada Penggugat atas kerugian yang di alami Penggugat sebagai akibat dicabutnya hak-hak erfpacht eigendom melalui SK Mendagri No. 15 / HGU / DA / 1976, tanggal, 18 Mei 1976. total seluruhnya sebesar Rp.475.351.499.000,- (empat ratus tujuh puluh lima milyar tiga ratus lima puluh satu juta empat ratus Sembilan puluh Sembilan ribu rupiah) ;
14. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Tangerang atau Pejabat Pengadilan Negeri Tangerang yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Negeri Tangerang untuk menyerahkan uang pembayaran ganti rugi ganti kerugian atas tanah seluas 2.480 M² dengan NIB : 150 D dan Daftar Nominatif Nomor Urut : 257 yang terkena jalan Tol Kunciran ? Serpong dengan nilai ganti rugi sebesar Rp. 24.648.501.000,- ( Dua puluh empat milyard enam ratus empat puluh delapan juta lima ratus satu ribu rupiah ) kepada Penggugat ;
15. Menghukum Tergugat II, III, IV, V, VI, VIII dan IX serta Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk patuh dan tunduk pada putusan dalam perkara ini.
16. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya ;
17. Menghukum Tergugat I s/d Tergugat IX dan, Turut Tergugat I s/d Turut Tergugat V untuk membayar biaya Perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp 9.664.000,00 (Sembilan juta enam ratus enam puluh empat ribu rupiah) ;