Putusan PN MAKASSAR
12/Pid.Pra/2024/PN Mks

Putusan PN MAKASSAR Nomor 12/Pid.Pra/2024/PN Mks
Tanggal 20 Juni 2024 — Pemohon:
DAVID GAUTAMA SELAKU DIREKTUR PT. RODA MAS BAJA INTI
Termohon:
KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA CQ DIREKTUR JENDERAL PAJAK CQ DIREKTUR PENEGAKAN HUKUM CQ KEPALA KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK SULAWESI SELATAN BARAT DAN TENGGARA

M E N G A D I L I:

1. Mengabulkan Permohonan Praperadilan dari Pemohon Praperadilan seluruhnya;
2. Menyatakan Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor.: PRIN ? 15 /BP/WPJ.15/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Nomor.: PRIN ? P-4/WPJ.15/2023 TANGGAL 11 Januari 2023, berdasarkan ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor.6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan kepada Pemohon Praperadilan adalah TIDAK SAH karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor: 83 / PUU-XXI / 2023, tanggal 13 Februari 2024;
3. Menyatakan tidak sah penggeledahan dan/atau penyitaan yang dilakukan oleh TERMOHON yang didasarkan pada Surat Perintah Pemeriksaan Bukti Permulaan Nomor : PRIN ? 15 /BP/WPJ.15/2022 tanggal 27 Oktober 2022 dan Nomor.: PRIN ? P-4/WPJ.15/2023 TANGGAL 11 Januari 2023 yang mengacu pada ketentuan Pasal 43A Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor7 Tahun 2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan sehingga secara mutatis-mutandis TERMOHON tidak lagi berwenang untuk melakukan pemeriksaan bukti permulaan serta segala keputusan dan/atau penetapan yang dikeluarkan lebih lanjut oleh TERMOHON yang berdasarkan surat perintah in casu menjadi batal demi hukum karena bertentangan dengan Keputusan Mahkamah Konstirusi Nomor. : 83 / PUU-XXI / 2023, tanggal 13 Februari 2024 ;
4. Memerintahkan kepada TERMOHON menghentikan segala Pemeriksaan Pajak PT.Roda Mas Baja Inti untuk Tahun 2016 sampai dengan Tahun 2021 karena Batal Demi Hukum karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstirusi Nomor: 83 / PUU-XXI / 2023, tanggal 13 Februari 2024;
5. Memerintahkan Termohon Praperadilan untuk meretur / mengembalikan pembayaran pengungkapan ketidak benaran yang telah dibayarkan untuk dikembalikan kepada Pemohon Praperadilan sebesar Rp20.024.880.000.00 (dua puluh milyar dua puluh empat juta delapan ratus delapan puluh ribu rupiah) melalui Transfer kepada Pemohon;
6. Membebankan kepada Termohon untuk membayar biaya perkara yang ditimbulkan dalam perkara ini sejumlah Nihil;