Putusan PA SOLOK
198/Pdt.G/2024/PA.Slk

Putusan PA SOLOK Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Slk
Tanggal 26 Juni 2024 — Penggugat melawan Tergugat

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang absolut Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama berwenang secara absolut untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dan Tergugat telah hadir menghadap sendiri ke muka sidang;

Bahwa dalam persidangan Majelis memberikan saran dan nasehat kepada Penggugat agar mengurungkan keinginannya untuk bercerai dan mencoba kembali membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah dan ternyata atas upaya damai tersebut Penggugat mengajukan permohonan untuk mencabut perkara Nomor 198/Pdt.G/2024/PA.Slk dan mohon penetapan;

Bahwa karena Penggugat telah mencabut gugatannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Penggugat tersebut tidak melanggar hak Tergugat sebab belum terjadi jawab menjawab, untuk itu maksud Penggugat untuk mencabut Permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya Permohonan Penggugat tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan petitum Penggugat angka 3 yang intinya Penggugat bermohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada negara, maka sesuai ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan Pasal 9 (5) vide Surat Penetapan Ketua Pengadilan Agama Solok tentang Layanan Pembebasan Biaya Perkara atas nama Penggugat, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Agama Solok Tahun 2024 yang besarnya akan disebutkan dalam amar Putusan iniMengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara? yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara yang berkaitan dengan perkara ini;