Putusan PN JAKARTA TIMUR
1116/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim

Putusan PN JAKARTA TIMUR Nomor 1116/Pid.B/2020/PN Jkt.Tim
Tanggal 3 Agustus 2021 — Penuntut Umum:
CHANDRA A. WIJAYA , S.H.
Terdakwa:
SUGIHARTO

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa, SUGIHARTO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ?PENIPUAN?.
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut, oleh karena itu, dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari masing-masing lamanya pidana penjara yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap dalam tahanan.
5. Menetapkan agar barang-barang bukti berupa :

• 10 (sepuluh) Lembar Print Out Rekening Koran yang dikeluarkan oleh Bank BRI dengan No. Rekening : 560801009848537 : atas nama ANDI MAIDORA SINAGA.
• 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Jadwal Pengesahan Penetapan Tim Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2013 ? 2014 yang dikeluarkan oleh Badan Kepegawaian Negara yang di tanda tangani di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2014 , oleh Kepala Badan Kepegawaian Negara yang di tanda tangani di Jakarta, tanggal 20 Nopember 2014, oleh Kepala Badan Kepegawai an Negara atas nama EKO SUTRISNO.
• 1 (satu) Lembar Foto Copy Surat Nomor : 2 /BKN / VII /2015, perihal Registrasi Daftar Nominatif CPNS Formasi tambahan lingkup kementrian yang diperbantukan di provinsi / Kabupaten / Kota, yang diterbitkan pada tanggal 27 Juli 2015.
• 6 (enam) Lembar Foto Copy Daftar Nominatif pengangkatan CPNS Tahun 2013 ? 2014 (Jalur kebijakan) yang terdaftar di Kanreg, Bali, Banten, Jateng, Jabar, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Papua Barat, Sulawesi Barat, NTB, yang tercantum pada poin 15 atas nama ANDI SINAGA, Kementrian Pemda Kota, Kab/ Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta yang diketahui oleh Menpan di Jakarta,28 Oktober 2014 YANG DITANDA TANGANI oleh H.AZWAAR ABUBAKAR.
• 1 ( satu ) Lembar foto copy memorandum of understanding (MoU) antara TIM PENYELESAIAN MOROTORIUM CPNS TAHUN 2015-2016 dengan kementrian pedayagunaan Aparutur Negara dan Reformasi Birokrasi yang dilangsungkan di Jakarta tanggal 01 2016.
• 1(satu) lembar foto copy surat keputusan nomor : SK-2082015-BKN-VI oleh badan kepegawaian Negara, memutuskan penetapan kepada ANDI MAIDONARA SINAGA, yang ditanda tangani dijakarta pada tanggal 27 juli 2015.
• 1 (satu) lembar foto copy surat dari kantor Regional V Jakarta Nomor : 324 / 915 / S1 perihal pengantar untuk Sdr. ANDI MAIDONARA SINAGA berkoodinasi dengan pihak kanreg V Jakarta pada hari selasa tanggal 08 nopember 2016, yang ditetapkan di DKI Jakarta,tanggal 04 Oktober 2016.
• 1 (satu) lembar kwintasi yang berisikan terima ANDI MAIDONARA SINAGA uang sejumlah sepuluh juta rupiah untuk pembayaran DP CPNS yang ditandatangani di Jakarta tanggal 23 februari 2015 yani menerima SUGIHARTO yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000, ? ( enam ribu rupiah ).
• 1 (satu) lembar kwintasi yang berisikan terima dari ANDI MAIDONARA SINAGA uang sejumlah lima juta rupiah untuk keperluan panjar biaya CPNS kedua yang ditandatangani di Jakarta tanngal 2 Maret 2015 yang menerima SUGIHARTO yang ditandatangani diatas Materai Rp. 6000,- ( enam ribu rupiah ).
• 1 ( satru ) lembar kwintasi yang berisikan terima dari ANDI MAIDONARA SINAGA uang sejumlah dua puluh juta rupiah untuk dana tambahan CPNS yang ditandatangani di Jakarta tanggal oktober 6 2015 yang menerina SUGIHARTO yang ditandatangani diatas materai Rp. 6000,- ( enam ribu rupiah).
• 3 ( tiga ) lembar surat teguran hokum ( somasi ) LAROSA & PARTNERS LAWA FIRM REF No.: 104 /WLP/WIAE/SMS/VII/21018, Tanggal 31 juli 2018 yang ditujukan kepada bapak sugiharto di Taman wisma Asri AA 1/46 Rt.02 Rw.018 kec.bekasi Utara Kota Bekasi.
• 2 ( dua ) lembar surat teguran hukum ( somasi ) ke-2 yang di buat oleh WARDA LAROSA & PARTNERS LAWA FIRM Ref No : 114 / WLP/WIAE/SMS/VIII/2018, TANGGAL 14 Agustus 2018, yang ditujukan kepada Bapak sugiharto ditaman WISMA Asri AA 1/46 Rt.02 Rw kec.bekasi utara kota bekasi,

Tetap terlampir dalam berkas.

1. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).