Putusan PN BANYUMAS
2/Pdt.G.S/2019/PN Bms

Putusan PN BANYUMAS Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN Bms
Tanggal 22 Januari 2019 —Penggugat:
PT. Bank Pembangunan Daerah Jawa Tengah Cabang Pembantu Sumpiuh
Tergugat:
JURIYAH

Menimbang, bahwa pada perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana telah menentukan gugatan apa saja yang dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana. Hal mana telah diatur dalam pasal 3 dan pasal 4 perma tersebut;

Menimbang, bahwa dengan tidak terpenuhinya salah satu ketentuan di pasal 3 dan pasal 4 perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan yang diajukan oleh penggugat diketahui petitum gugatan berbunyi sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum perbuatan Tergugat adalah wanprestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda ) kepada penggugat sebesar nominal pada sistem pembukuan bank saat pelunasan.
4. Menghukum Tergugat apabila tidak melunasi seluruh sisa pinjaman/kreditnya ( pokok + bunga + denda ) secara sukarela kepada Penggugat, maka terhadap agunan yang dijaminkan kepada Penggugat yaitu SHM No. 00838 atas nama JURIYAH untuk segera mengosongkan tanah dan atau bangunan untuk dilelang dengan perantara Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) dan hasil penjualan lelang tersebut digunakan untuk pelunasan pembayaran pinjaman/kredit Tergugat Kepada Penggugat;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pasal 3 ayat (1) perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana, menyebutkan:

1. Gugatan sederhana diajukan terhadap perkara cidera janji dan/atau perbuatan melawan hukum dengan nilai gugatan materil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).

Dari pasal tersebut diketahui bahwa pada prinsipnya gugatan yang termasuk gugatan sederhana yang nilai gugatan materiil paling banyak adalah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah). Maka hakim akan menilai apakah nilai gugatan materiil dalam perkara ini sesuai ketentuan diatas atau tidak?

Menimbang, bahwa pertanyaan berikutnya adalah darimana hakim dapat menilai nilai gugatan materiil dalam suatu gugatan sederhana tidak melebihi dari Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah), mengingat belum dilakukan pembuktian suatu perkara. Maka gugatan penggugatlah tempat hakim untuk menilai apakah nilai gugatan materiil melebihi Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau tidak? Dikarenakan formalitas suatu gugatan adalah hal yang wajib dalam perkara perdata juga satu-satunya bagi hakim dalam menilai nilai gugatan materiil;

Menimbang, bahwa setelah hakim mempelajari gugatan penggugat. didapati pada petitum gugatan penggugat tidak menjelaskan secara detail berapa jumlah kerugian yang harus dibayarkan oleh Tergugat. Penggugat dalam petitum gugatan poin ketiga hanya menyebutkan:

1. Menghukum Tergugat untuk membayar lunas seketika tanpa syarat seluruh sisa pinjaman/kreditnya (Pokok + bunga + denda ) kepada penggugat sebesar nominal pada sistem pembukuan bank saat pelunasan.

Dari petitum gugatan tersebut terlihat Penggugat tidak mencantumkan secara jelas berapakah nilai nominal kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat apabila gugatan tersebut dikabulkan kelak;

Menimbang, bahwa petitum gugatan menjadi penting dikarenakan disamping untuk mengetahui berapa nilai gugatan materiil juga menjadi landasan untuk melaksanakan eksekusi kelak apabila gugatan penggugat dikabulkan oleh Hakim;

Menimbang, bahwa dengan tidak disebutkan berapa nilai nominal kerugian yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat, maka hakim tidak dapat mengetahui nilai gugatan materiil dalam perkara ini. Apakah masih dibawah Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau tidak? Dikarenakanhal tersebut maka hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi ketentuan pasal 3 ayat (1) perma 2 tahun 2015 tentang tata cara penyelesaian gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa oleh karena itu Hakim berpendapat gugatan penggugat tidak memenuhi salah satu syarat agar suatu gugatan perdata dapat dikategorikan sebagai gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatan a quo, hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana. Maka gugatan menjadi tidak dapat diperiksa melalui prosedur pemeriksaan gugatan sederhana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka hakim perlu mengeluarkan penetapan;

Mengingat, ketentuan Pasal 11 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana.

MENETAPKAN:

1. Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;
2. Memerintahkan panitera untuk mencoret perkara Nomor 2/Pdt.G.S/2019/PN.Bms dalam register perkara;
3. Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.