Putusan PN SAMARINDA
15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr

Putusan PN SAMARINDA Nomor 15/Pid.Sus-TPK/2024/PN Smr
Tanggal 4 Juli 2024 — Penuntut Umum:
I GUSTI NGURAH AGUNG ARY KESUMA. S.H
Terdakwa:
HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. Bin (Alm) ABDUL RAUF

1. Menyatakan terdakwa HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. Bin (Alm) ABDUL RAUF terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo pasal 18 ayat (1) huruf a,b,d, ayat (2) dan ayat (3) UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas UU Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam dakwaan Primair.;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. Bin (Alm) ABDUL RAUF dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun penjara dikurangi selama terdakwa menjalani masa penahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. Bin (Alm) ABDUL RAUF sebesar Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
4. Menjatuhkan pidana tambahan terhadap terdakwa HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. Bin (Alm) ABDUL RAUF membayar uang pengganti kerugian keuangan negara sebesar Rp. 162.695.643 (Seratus Enam Puluh Dua Juta Enam Ratus Sembilan Puluh Lima Ribu Enam Ratus Empat Puluh Tiga Rupiah) dengan ketentuan jika terpidana dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah Putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap tidak melakukan pembayaran uang pengganti maka harta bendanya disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut dan dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti tersebut, maka dipidana selama 1 (satu) Tahun penjara atau apabila terpidana membayar uang pengganti yang jumlahnya kurang dari seluruh kewajiban membayar uang pengganti, maka jumlah uang pengganti yang dibayarkan tersebut akan diperhitungkan dengan lamanya pidana tambahan berupa pidana penjara sebagai pengganti dari kewajiban membayar uang pengganti;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
6. 1 (satu) rangkap Asli Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) antara Pemprov. Kaltara diwakili sdr. Drs. HAMSI, S.Sos., M.T. selaku Kepala Dinas Lingkungan Hidup Prov. Kaltara dengan sdr. HAERUDDIN RAUF, S.T.,M.Si. selaku Direktur PT. BKJ (Perseroda) TA. 2021 Nomor:027/0001/NPHD/DLH/XI/2021 (pihak kesatu), Nomor:105/Dir/BKJ/XI/2021 (pihak kedua), tanggal 04 November 2021;
7. 1 (satu) rangkap Asli Perjanjian Jual Beli dan Kuasa Tanggal 12 November yang ditandatangani pihak kesatu sdri. DARIANI, pihak kedua sdr. HAERUDDIN RAUF, S.T., sdr. MARTINUS AING, Saksi-saksi sdri SOPIANTI M dan sdr. ALIEF SAFARI dengan Nomor:96/W/YBK/XI/2021 Tanggal 15 November 2021 yang ditandatangani sdri. YULIANA BENARDI KHANCITRA, S.H., M.Kn. selaku Notaris;
8. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Bukti Kas : 12 MAK : 1.3 Terima Dari PT. Benuanta Kaltara Jaya Untuk Pembayaran Tanah, Peruntukan Insinerator Uang Sejumlah Rp. 325.000.000,00 Terbilang Tiga Ratus Dua Puluh Lima Juta Rupiah Tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani sdr. ALIEF SAFARI BARSA, S.E., M.M., sdri. FITRIANI, S.E., dan sdr. MARTINUS AING;
9. 1 (satu) lembar Asli Bukti transfer Bank BPD Kaltimtara sebesar Rp. 325.000.000,- Tanggal 12 November 2021 yang ditandatangani sdr. ALIEF SAFARI;
10. 1 (satu) lembar Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2022 Tanggal 03 Januari 2023 dan Surat Setoran Pajak Daerah (SSPD) Pajak Bumi Dan Bangunan Tanggal 22 Juni 2022;
11. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No. Bukti Kas : PGK-0026 MAK : 10.01.04 Terima Dari PT. Benuanta Kaltara Jaya Untuk Pembayaran Study Kelayakan Lokasi Pengolahan Limbah B3 Uang Sejumlah Rp. 18.170.000,00 Terbilang Delapan Belas Juta Seratus Tujuh Puluh Ribu Rupiah Tanggal 08 Februari 2022 yang ditandatangani sdr. MERLYN, S.E., sdri. FITRIANI, S.E., dan sdr. DR. ARIF JAUHAR TONTOWI, M.M.;
12. 1 (satu) rangkap Asli Surat Perjanjian Kerjasama Penilaian Tanah Kosong Lokasi Pembangunan Fasilitas Pengelolaan Limbah B3 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Nomor : 005/SPK-Dir/BKJ/III/2022 Tanggal 01 Maret 2022 yang ditandatangani sdr. HAERUDDIN RAUF, S.T., M.Si. selaku Pihak Pertama dan sdr. Ir. DANIEL, MAPPI (Cert.) selaku Pihak Kedua;
13. 1 (satu) lembar Asli Surat Kantor Jasa Penilai Publik Rinaldi Albert Baroto dan Rekan No. 003/KWT-RAB/PDA/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 Perihal Permohonan Pembayaran Jasa Appraisal Tanah Lokasi Pembangunan Pengelolahan Limbah B3 Prov. Kaltara dengan nilai Rp. 89.837.000,- yang ditandatangani sdr. Ir. DANIEL, MAPPI (Cert.) selaku Pimpinan Cabang;
14. 1 (satu) lembar Asli Invoice No. 003/KWT-RAB/PDA/III/2022 Tanggal 14 Maret 2022 yang ditandatangani sdr. Ir. DANIEL, MAPPI (Cert.) selaku Rekan / Kepala Cabang;
15. 1 (satu) lembar Asli Faktur Pajak Kode dan Nomor Seri : 010.003-22.24699440 Tanggal 14 Maret 2022;
16. 1 (satu) bundel Asli Laporan Penilaian, Penilaian Tanah Kosong Lokasi Rencana Pembangunan Fasilitas Pengolahan Limbah B3 Wilayah Provinsi Kalimantan Utara Terletak di Jalan Kilometer 4, Kelurahan Tengkapak, Kecamatan Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, No. Laporan : 00050/2.0114-03/PI/03/0430/1/III/2022 Tanggal 15 Maret 2022 yang ditandatangani sdr. Ir. DANIEL, MAPPI (Cert.) selaku Rekan;
17. 1 (satu) lembar Fotokopi Kwitansi No. Bukti Kas : PGK-0036 MAK : 09.02.04 Terima Dari PT. Benuanta Kaltara Jaya Untuk Pembayaran Tahap I Jasa Appraisal Tanah Lokasi Pembangunan Pengelolahan Limbah B3 Prov. Kaltara Uang Sejumlah Rp. 35.000.000,00 Terbilang Tanggal 21 Februari 2022 yang ditandatangani sdr. MERLYN, S.E., sdri. FITRIANI, S.E., dan sdr. DR. ARIF JAUHAR TONTOWI, M.M. serta dilegalisir oleh sdri. FITRIANI, S.E.;

Bukti Nomor Urut 203 sampai dengan 211Dirampas Untuk Negara Dan Diperhitungkan Sebagai Pengganti Pemulihan Kerugian Keuangan Negara.

6. Menetapkan agar terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah).