Putusan PN RANGKAS BITUNG
5/Pdt.G.S/2024/PN Rkb

Putusan PN RANGKAS BITUNG Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rkb
Tanggal 28 Juni 2024 — Penggugat:
Fatmawaty
Tergugat:
Iswadi

Menimbang bahwa setelah meneliti dan mempelajari gugatana quo, Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tertanggal 26 Juni 2024yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan NegeriRangkasbitungsecara elektronik (e-court)dibawah register Nomor5/Pdt.GS/2024/PN Rkb tanggal 28 Juni 2024, telah mengajukangugatan sederhanadengan dalil-dalilyangpada pokoknyasebagai berikut:

1. Bahwa Tergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat;
2. Tidak jujur (bohong) kepada Penggugat pada waktu akad dengan menyampaikan rumah yang dijual adalah rumah baru dan clear padahal kenyataannya rumah tersebut adalah take over dari pengembang sebelumnya dan atas nama orang lain yang merupakn pembeli pertama;
3. Bahwa Tergugat sebelumnya sepakat menjual 1 unit rumah di SGV Blok C.3 seharga Rp155.000.000,00 (seratus lima puluh lima juta rupiah) dan berjanji akan memberikan Surat-Surat Kepemilikan rumah yaitu: Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain kepada Penggugat maksmimal 24 bulan setelah BAST (Berita Acara Serah Terima) rumah tetapi sampai dengan surat ini dibuat tidak dilaksanakan oleh Tergugat;
4. Surat Somasi yang dikirim Penggugat kepada Tergugat pada tanggal 12 Mei 2024;

Bahwa berdasarkan uraian yang telah Penggugat kemukakan diatas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Rangkasbitung atau hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil pihak Tergugat pada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadili dan memutus gugatan ini, memanggil pihakTergugatpada satu persidangan yang telah ditentukan guna memeriksa, mengadilidan memutus gugatan ini. Dan selanjutnya berkenan memutus dengan amar sebagai berikut:

MENGADILI:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan penggugat seluruhnya;
2. Menyatakan demi hukum bahwa perbuatan Tergugat adalah ingkar Janji/Wanrestasi kepada Penggugat;
3. Menghukum Tergugat untuk segera membuat, menerbitkan dan memberikan surat-surat kepemilikan rumah yaitu, Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dll kepada Penggugat tanpa syarat apapun;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul;

Dan atau apabila Pengadilan Negeri Rangkasbitung berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang bahwa terkait penyelesaian perkara gugatan sederhana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, dimanaPasal 11 ayat (1) menyatakan:?Hakim memeriksa materi gugatan sederhana berdasarkan syarat sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 peraturan ini?,selanjutnya dalamPasal 11 ayat (2) diatur bahwaHakim menilai sederhana atau tidaknya pembuktian;

Menimbang bahwaPasal 4 ayat (1)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhanamenentukan bahwa Para Pihak dalam gugatan sederhana terdiri dari Penggugat dan Tergugat yang masing-masing tidak boleh lebih dari satu, kecuali memiliki kepentingan hukum yang sama;

Menimbang bahwa dalam perkaraa quo, Penggugat hanya menarik 1 (satu) orang bernama Iswadi sebagai pihak Tergugat namun setelah Hakimmeneliti dan mempelajarisurat gugatan yang diajukan oleh Penggugat, ternyata dalam posita gugatannya pada angka 1 (satu), angka 2 (dua), dan angka 3 (tiga) Penggugat mendalilkan pada pokoknya bahwaTergugat telah melakukan perbuatan ingkar janji terhadap Penggugat,tidak jujur (bohong) kepada Penggugat pada waktu akad dengan menyampaikan 1 (satu) unit rumah di SGV Blok C.3 yang dijual Tergugat kepada Penggugat adalah rumah baru dan clearpadahal kenyataannya rumah tersebut adalahtake overdari pengembang sebelumnya dan atas nama orang lain yang merupakan pembeli pertama,selanjutnya dalam petitum gugatan angka 3 (tiga) Penggugat menuntut agar menghukum Tergugat untuk segera membuat, menerbitkan dan memberikan surat-surat kepemilikan rumah yaitu Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan lain-lain kepada Penggugat tanpa syarat apapun,sehingga denganmemperhatikan dalil posita dan petitum tersebut diatas Hakim menyimpulkan bahwa dalam perkaraa quomasih ada kepentingan pihak lain didalamnya selain Penggugat dan Tergugat, yaitu pihak pengembang sebelumnya dan pihak pembeli pertama atas 1 (satu) unit rumah di SGV Blok C.3 tersebut yang seharusnya juga ditarik sebagai pihak dalam perkaraa quo, sebab untuk kepentingan penerbitan surat-surat kepemilikan rumah tersebut berupa Akta Jual Beli (AJB), Sertifikat Hak Milik (SHM), dan Izin Mendirikan Bangunan (IMB), harus ditentukan terlebih dahulu siapa yang berhak atas 1 (satu) unit rumah di SGV Blok C.3 tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat gugatan tersebut tidak termasuk dalam gugatan sederhana, oleh karenaberdasarkan posita dan petitum gugatan Penggugat maka pihak yang ditarik sebagai Tergugat seharusnya lebih dari satu yang memiliki kepentingan yang berbeda, yakni Tergugat dalam perkaraa quo, pihak Pengembang Sebelumnya dan pihak Pembeli Pertama atas 1 (satu) unit rumah di SGV Blok C.3 tersebut, sehingga pembuktian perkaraa quotidak lagi sederhana;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka sebagaimana ketentuan Pasal 11 ayat (3)Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, Hakim perlu mengeluarkan Penetapan;

Mengingat ketentuanPasal 4 ayat (1) jo.Pasal 11Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana sebagaimana diubah dengan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana, serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N:

1.Menyatakan gugatan Penggugat bukan gugatan sederhana;

2.Memerintahkan Panitera untuk mencoret perkara Nomor 5/Pdt.G.S/2024/PN Rkb dalam register perkara; dan

3.Memerintahkan pengembalian sisa panjar biaya perkara kepada Penggugat.