Putusan PT PALU
39/PDT/2024/PT PAL

Putusan PT PALU Nomor 39/PDT/2024/PT PAL
Tanggal 10 Juli 2024 — Pembanding/Tergugat : Pemerintah Republik Indonesia cq. Kementrian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat cq. Bupati Kepala Daerah Kabupaten Parigi Mautong cq. Kepla Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Pertanahan Kabupaten Parigi Mautong cq. Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Parigi Mautong, Propinsi Sulawesi Tengah. Diwakili Oleh : MOH RAFLI
Terbanding/Penggugat : cv wahana artha dipa

M E N G A D I L I:

MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PEMBANDING SEMULA TERGUGAT DALAM KONVENSI / PENGGUGAT DALAM REKONVENSI TERSEBUT;
MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI PARIGI NOMOR 63/PDT.G/2023/ PN PRG, TANGGAL 19 MARET 2024, YANG DIMOHONKAN BANDING;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

DALAM PROVISI:

- MENOLAK PERMOHONAN PROVISI PENGGUGAT KONVENSI;

DALAM EKSEPSI:

- MENOLAK EKSEPSI TERGUGAT KONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

DALAM POKOK PERKARA:

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT UNTUK SELURUHNYA;

DALAM REKONVENSI :

MENOLAK GUGATAN PENGGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK SELURUHNYA;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

MENGHUKUM TERBANDING SEMULA PENGGUGAT DALAM KONVENSI/ TERGUGAT DALAM REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PERADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

M E N G A D I L I:

Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat dalam Konvensi / Penggugat dalam Rekonvensi tersebut;
Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Parigi Nomor 63/Pdt.G/2023/ PN Prg, tanggal 19 Maret 2024, yang dimohonkan banding;

MENGADILI SENDIRI:

DALAM KONVENSI :

Dalam Provisi:

- Menolak permohonan provisi Penggugat Konvensi;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat Konvensi untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

DALAM REKONVENSI :

Menolak Gugatan Penggugat dalam Rekonvensi untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

Menghukum Terbanding semula Penggugat dalam Konvensi/ Tergugat dalam Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);