Putusan PTA BANJARMASIN
32/Pdt.G/2024/PTA.Bjm

Putusan PTA BANJARMASIN Nomor 32/Pdt.G/2024/PTA.Bjm
Tanggal 10 Juli 2024 — Pembanding/Penggugat : Kiki Priturianto bin Mistur Diwakili Oleh : Kiki Priturianto bin Mistur
Terbanding/Tergugat : Noor Khamidah binti Riduan Diwakili Oleh : Noor Khamidah binti Riduan

MENGADILI

I MENYATAKAN PERMOHONAN BANDING YANG DIAJUKAN OLEH PEMBANDING SECARA FORMIL DAPAT DITERIMA.

II MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN AGAMA PELAIHARI NOMOR 188/PDT.G/2024/PA.PLH TANGGAL 28 MEI 2024 MASEHI, BERTEPATAN DENGAN TANGGAL 20 DZULQAIDAH 1445 HIJRIAH;

MENGADILI SENDIRI

DALAM KONVENSI

1. MENGABULKAN PERMOHONAN PEMOHON;
2. MEMBERI IZIN KEPADA PEMOHON (PEMBANDING) UNTUK MENJATUHKAN TALAK SATU RAJI TERHADAP TERMOHON (TERBANDING) DI DEPAN SIDANG PENGADILAN AGAMA PELAIHARI SETELAH PUTUSAN BERKEKUATAN HUKUM TETAP;
3. MENETAPKAN TERMOHON SEBAGAI PEMEGANG HAK ASUH (HADHANAH) ATAS ANAK YANG BERNAMA ANAK, LAKI-LAKI, LAHIR DI BANJAR PADA TANGGAL 22 APRIL 2020, DENGAN KEWAJIBAN KEPADA TERMOHON AGAR TETAP MEMBERIKAN HAK AKSES YANG SELUAS-LUASNYA KEPADA PEMOHON GUNA BERKOMUNIKASI, BERTEMU, BERKUNJUNG, ATAU MENGAJAK MENGINAP ANAK TERSEBUT DALAM RANGKA MENCURAHKAN KASIH SAYANGNYA KEPADA ANAK TERSEBUT;

DALAM REKONVENSI

1. MENGABULKAN GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI UNTUK SEBAGIAN;
2. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI NAFKAH ANAK SEBAGAIMANA DIKTUM ANGKA 3 (TIGA) DALAM KONVENSI TERSEBUT DI ATAS SETIAP BULAN MINIMAL SEJUMLAH RP1.500.000,00 (SATU JUTA LIMA RATUS RIBU RUPIAH) DENGAN KENAIKAN 10% (SEPULUH PERSEN) PERTAHUN, DI LUAR BIAYA PENDIDIKAN DAN KESEHATAN SAMPAI ANAK TERSEBUT DEWASA ATAU MENIKAH ATAU BERUMUR 21 (DUA PULUH SATU) TAHUN, PEMBAYARAN DISERAHKAN KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEPANJANG ANAK TERSEBUT MASIH BERADA DALAM HADHANAH PENGGUGAT REKONVENSI;
3. MENGHUKUM TERGUGAT REKONVENSI MEMBAYAR KEPADA PENGGUGAT REKONVENSI SEBELUM IKRAR TALAK DIUCAPKAN, YAITU:
   1. NAFKAH SELAMA MASA IDDAH SEJUMLAH RP6.000.000,00 (ENAM JUTA RUPIAH);
   2. MUTAH BERUPA UANG SEJUMLAH RP24.000.000,00 (DUA PULUH EMPAT JUTA RUPIAH);
   3. NAFKAH MADHIAH SEJUMLAH RP9.000.000,00 (SEMBILAN JUTA RUPIAH);

1. MENYATAKAN HARTA BERUPA :
   1. 2 (DUA) EKOR SAPI LIMOUSIN BETINA DAN JANTAN;
   2. SEBIDANG TANAH KAVLING YANG TERLETAK DI KELURAHAN SARANG HALANG, KECAMATAN PELAIHARI, KABUPATEN TANAH LAUT, SELUAS 150 M2 YANG DIBELI TAHUN 2020;

ADALAH HARTA BERSAMA PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI;

1. MENETAPKAN PEMBAGIAN HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA TERSEBUT PADA DIKTUM ANGKA 4 (EMPAT) DI ATAS (SEPERDUA) BAGIAN UNTUK PENGGUGAT REKONVENSI DAN (SEPERDUA) BAGIAN UNTUK TERGUGAT REKONVENSI;
2. MENGHUKUM PENGGUGAT REKONVENSI DAN TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAGI HARTA BERSAMA SEBAGAIMANA DIKTUM ANGKA 4 (EMPAT) MASING-MASING MENDAPAT (SEPERDUA) BAGIAN;
3. MENOLAK GUGATAN HARTA BERUPA 1 (SATU) UNIT MOBIL HONDA JAZZ;
4. MENYATAKAN TIDAK DAPAT DITERIMA TERHADAP GUGATAN PENGGUGAT REKONVENSI MENGENAI RENOVASI RUMAH;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

• MEMBEBANKAN KEPADA PEMOHON KONVENSI/TERGUGAT REKONVENSI UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA TINGKAT PERTAMA SEJUMLAH RP278.000,00 (DUA RATUS TUJUH PULUH DELAPAN RIBU RUPIAH);

III. MEMBEBANKAN KEPADA PEMBANDING UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA TINGKAT BANDING SEBESAR RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);

MENGADILI

I Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembanding secara formil dapat diterima.

II Membatalkan putusan Pengadilan Agama Pelaihari Nomor 188/Pdt.G/2024/PA.Plh tanggal 28 Mei 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 20 Dzulqa?idah 1445 Hijriah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (PEMBANDING) untuk menjatuhkan talak satu raj?i terhadap Termohon (TERBANDING) di depan sidang Pengadilan Agama Pelaihari setelah Putusan berkekuatan hukum tetap;
3. Menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh (hadhanah) atas anak yang bernama ANAK, laki-laki, lahir di Banjar pada tanggal 22 April 2020, dengan kewajiban kepada Termohon agar tetap memberikan hak akses yang seluas-luasnya kepada Pemohon guna berkomunikasi, bertemu, berkunjung, atau mengajak menginap anak tersebut dalam rangka mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk sebagian;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi nafkah anak sebagaimana diktum angka 3 (tiga) dalam konvensi tersebut di atas setiap bulan minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dengan kenaikan 10% (sepuluh persen) pertahun, di luar biaya pendidikan dan kesehatan sampai anak tersebut dewasa atau menikah atau berumur 21 (dua puluh satu) tahun, pembayaran diserahkan kepada Penggugat Rekonvensi sepanjang anak tersebut masih berada dalam hadhanah Penggugat Rekonvensi;
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi membayar kepada Penggugat Rekonvensi sebelum ikrar talak diucapkan, yaitu:
   1. Nafkah selama masa iddah sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
   2. Mut?ah berupa uang sejumlah Rp24.000.000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
   3. Nafkah madhiah sejumlah Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);

1. Menyatakan harta berupa :
   1. 2 (dua) ekor sapi limousin betina dan jantan;
   2. sebidang tanah kavling yang terletak di Kelurahan Sarang Halang, Kecamatan Pelaihari, Kabupaten Tanah Laut, seluas 150 m2 yang dibeli tahun 2020;

Adalah harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

1. Menetapkan pembagian harta bersama sebagaimana tersebut pada diktum angka 4 (empat) di atas (seperdua) bagian untuk Penggugat Rekonvensi dan (seperdua) bagian untuk Tergugat Rekonvensi;
2. Menghukum Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi untuk membagi harta bersama sebagaimana diktum angka 4 (empat) masing-masing mendapat (seperdua) bagian;
3. Menolak gugatan harta berupa 1 (satu) unit mobil Honda Jazz;
4. Menyatakan tidak dapat diterima terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai renovasi rumah;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi.

• Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara tingkat pertama sejumlah Rp278.000,00 (dua ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);

III. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara tingkat banding sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);