Putusan PT PAPUA BARAT
16/PDT/2024/PT.MNK

Putusan PT PAPUA BARAT Nomor 16/PDT/2024/PT.MNK
Tanggal 11 Juli 2024 —Pembanding/Penggugat I : Penggugat I, Jakob Djoupari Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat II : Penggugat VII, Yacobus Idorway Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat III : Penggugat VI,Esau Tohosta Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat IV : Penggugat V, Eddyson Werbette Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat V : Penggugat IV, Lasarus Otto Djoupari Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat VI : Penggugat III, Alfonsus Torembi Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Pembanding/Penggugat VII : Penggugat II, Petrus Djoupari Diwakili Oleh : Handri Piter Poae
Terbanding/Tergugat VII : Tergugat VIII, Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia qq. Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia cq. Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional (BPN) Provinsi Papua Barat
Terbanding/Tergugat VIII : Tergugat VII, Gubernur Papua Barat qq. Pemerintah Provinsi Papua Barat
Terbanding/Tergugat IX : Tergugat VI, Kepala Staf Kepresidenan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat X : Tergugat V, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia qq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVII, Manokwari - Papua Barat
Terbanding/Tergugat XI : Tergugat IV, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia qq. Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XII : Tergugat III, Menteri Keuangan Republik Indonesia qq. Kementerian Keuangan Republik Indonesia
Terbanding/Tergugat XIII : Tergugat II, Menteri Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia qq. Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat cq. Direktorat Jenderal Bina Marga
Terbanding/Tergugat XIV : Tergugat I, Presiden Republik Indonesia
Terbanding/Turut Tergugat XIV : Turut Tergugat VI, PT.HAKA UTAMA
Terbanding/Turut Tergugat XV : Turut Tergugat V, PT.Nindya Karya-Wilayah 5
Terbanding/Turut Tergugat XVI : Turut Tergugat IV, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Bintuni
Terbanding/Turut Tergugat XVII : Turut Tergugat III, Pemerintah Daerah Kabupaten Teluk Wondama,
Terbanding/Turut Tergugat XVIII : Turut Tergugat II, Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia cq. Direktorat Jenderal Bina Marga cq. Balai Pelaksana Jalan Nasional (BPJN) XVII, Manokwari-Papua Barat cq. Satuan Kerja Pelaksanaan Jalan Nasional (Satker-PJN) Wilayah IV, Provinsi Papua Barat (Bintuni)
Terbanding/Turut Tergugat XIX : Turut Tergugat I, Majelis Rakyat Papua (MRP) Provinsi Papua Barat
Terbanding/Turut Tergugat XX : Turut Tergugat VII, PT.Alam Jaya Papua

M E N G A D I L I:

• MENERIMA PERMOHONAN BANDING DARI PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT TERSEBUT;
• MENGUATKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI MANOKWARI TANGGAL 29 FEBRUARI 2024 NOMOR 38/PDT.G/2023/PN.MNK, YANG DIMOHONKAN BANDING;
• MENGHUKUM PARA PEMBANDING SEMULA PARA PENGGUGAT UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA DALAM KEDUA TINGKAT PENGADILAN, YANG DALAM TINGKAT BANDING DITETAPKAN SEJUMLAH RP150.000,00 (SERATUS LIMA PULUH RIBU RUPIAH);-

M E N G A D I L I:

• Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Penggugat tersebut;
• Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Manokwari tanggal 29 Februari 2024 Nomor 38/Pdt.G/2023/PN.Mnk, yang dimohonkan banding;
• Menghukum Para Pembanding semula Para Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu Rupiah);-